Tanggapi Hasil Survei soal Cagub, PKS Dorong Pilkada DKI Digelar 2022

Dia menilai, jika Pilkada digelar 2024, pemerintahan di Jakarta yang dipimpin seorang pejabat pelaksana tugas selama dua tahun akan mengganggu pembangunan Jakarta.

"Khawatir bisa-bisa dua tahun pembangunan di Ibu Kota tanpa arahan yang jelas karena tidak ada RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) untuk jadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD dan APBD)," ujar Khoirudin dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2/2021).

Padahal, kata Khoirudin, Jakarta masih menghadapi tantangan pembangunan yang besar karena pandemi Covid-19.

Begitu juga dengan persoalan pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat yang perlu dituntaskan dengan cepat dan membutuhkan kebijakan yang jelas.

"Ini membutuhkan kepemimpinan yang tetap, bukan sementara," kata Khoirudin.

Dia menegaskan, hasil survei terkait elektabilitas nama-nama tokoh politik untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta tidak mengubah sikap PKS untuk mendukung gubernur terpilih saat ini menuntaskan tugas-tugasnya.

Dia mengatakan, PKS tetap sibuk bekerja mendukung program-program Gubernur DKI Jakarta yang dinilai berpihak kepada rakyat.

"Mulai dari serapan aspirasi, advokasi masyarakat dengan permasalahan-permasalahannya, tentu kami lakukan dan perjuangkan," ujar Khoirudin.

Khoirudin mengatakan, PKS memastikan, sebagai pengusung Anies Baswedan saat pemilu 2017, Anies bisa bekerja maksimal dan memenuhi janji kampanye.

Meski demikian, kata Khoirudin, PKS tidak akan segan mengingatkan Anies jika program-program tidak berpihak kepada rakyat.

"Fraksi PKS tidak segan mengingatkan Gubernur jika program-programnya tidak berpihak kepada rakyat Jakarta," ucap Khoirudin.

Seperti diketahui, dalam survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih elektabilitas tertinggi, yakni 42,5 persen, dari 15 tokoh yang disodorkan.

Posisi kedua adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan persentase 23,5 persen, disusul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 5,5 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 3,5 persen, dan Komisaris PT Pertamina sekaligus Politikus PDI-P Basuki Tjahaja Purnama 2,0 persen.