Beragam Komentar Partai soal Hasil Survei Elektabilitas Calon Gubernur DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Beragam partai politik turut mengomentari hasil survei yang dirilis oleh Media Survei Nasional (Median) tentang elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Setidaknya ada empat partai yang memiliki kursi lima besar di DPRD DKI Jakarta ikut mengomentari hal tersebut, yaitu PDI-P, Gerindra, PKS dan PAN.

Tanggapan santai muncul dari PDI-P yang dua kadernya disebut-sebut masuk dalam tiga besar survei pertanyaan bebas (top of mind).

Sebagai informasi, dua kader tersebut adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Ya itu kan penilaian warga," ujar Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Selasa kemarin.

Gembong mengatakan, meski nama Risma dan Ahok ada di tiga teratas hasil survei, PDI-P sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta dengan 25 kuris tidak lantas buru-buru menunjuk calon gubernur yang akan mereka usung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta selanjutnya.

Kata Gembong, masih ada prosedur internal partai yang harus dilalui dan keputusan terdapat pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.

"Kalau PDI-P belum di tahapan ke arah itu," kata Gembong.

Gerindra yakin elektabilitas Riza Patria naik

Jika kader PDI-P berada di posisi tiga teratas hasil survei, berbeda nasibnya dengan Riza Patria sebagai kader partai Gerindra yang berada di peringkat paling buncit.

Riza hanya mendapat 0,5 persen suara responden yang ditanya soal siapa calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, elektabilitas Riza masih belum terbangun karena Riza belum banyak dikenal masyarakat Jakarta.

"Pak Ariza kan baru (menjabat sebagai wakil gubernur), pastinya seiring waktu yang akan datang Ariza punya peluang yang kuat juga," kata Taufik.

Namun, dia yakin, Gerindra dengan pemilik kursi kedua terbanyak di DPRD DKI Jakarta dengan 19 kursi bisa mendongkrak elektabilitas Riza Patria.

Dia optimistis bahwa menjelang Pilkada DKI selanjutnya Riza Patria sudah berhasil mengantongi elektabilitas yang lebih tinggi dari saat ini.

"Yakin (elektabilitas bisa lebih tinggi)," kata Taufik.

PKS dorong Pilkada DKI berlangsung 2022

PKS sebagai partai ketiga pemilik kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta dengan 16 kursi menanggapi hasil survei tersebut dengan mendorong terlaksananya Pilkada DKI di tahun 2022.

Pasalnya, hasil survei tersebut menunjukan nama Anies Baswedan di urutan teratas dengan persentase suara responden mencapai 42,5 persen.

Sebagai pengusung Anies di tahun 2017 lalu, PKS berharap agar Pilkada DKI tidak diselenggarakan di tahun 2024 karena memiliki jeda dua tahun setelah masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI berakhir.

Kekhawatiran PKS adalah ada jeda dua tahun kekosongan pemimpin DKI Jakarta yang akan dijabat oleh pejabat petugas pelaksana (Plt) yang tidak bisa mengambil kebijakan strategis.

"Khawatir bisa-bisa dua tahun pembangunan di Ibu Kota tanpa arahan yang jelas karena tida ada RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) untuk jadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan APBD," tutur Ketua DPW PKS Khoirudin.

PAN ogah bicara Pilkada, ajak fokus tangani Covid-19

Ketika partai lain ramai-ramai menanggapi hasil elektabilitas cagub DKI Jakarta selanjutnya, pemilik kursi kelima terbanyak DPRD DKI Jakarta Partai Amanat Nasional (PAN) justru enggan menanggapi isu tersebut.

Anggota Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengatakan, PAN mengajak semua elemen masyarakat dan pemerintahan untuk fokus dalam penanganan Covid-19.

"Ini rakyat lagi sulit, PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, enggak etis lah kita bahas Pilkada," kata Lukman.

Dia meminta agar penanganan Covid-19 dari pemerintah bisa dilakukan dengan serius. Apabila tidak dilakukan dengan serius, akan menimbulkan masalah baru.

Terkait penyelenggaraan Pilkada apakah akan dilakukan di tahun 2022 atau 2024, lanjut Lukman, sebaiknya diserahkan ke pemerintah pusat.

"Apakah jadwalnya tetap atau dimajukan, biar pemerintah pusat dan DPR RI yang memutuskan," ucap Lukman.