Pakar: Tingkatkan Kapasitas Drainase dan Normalisasi Sungai untuk Cegah Banjir di Jakarta

Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyiapkan diri untuk meningkatkan kapasitas drainase. Saat ini, kapasitas drainase di Ibu Kota hanya mampu menampung hujan dengan curah 50 milimeter hingga di bawah 100 milimeter per hari.

"Jadi mau tidak mau kita harus menyikapi hujan ekstrem ini dengan kesiapan mengantisipasinya bagaimana," kata Yayat kepada Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Dia menjelaskan, jika pendekatan penanganan banjir hanya mengandalkan sumur resapan hingga pompa, upaya tersebut masih kurang untuk mengantisipasi banjir, khususnya jika curah hujan lebih dari 100 milimeter per hari.

Menurut dia, dibutuhkan infrastruktur yang mampu menampung curah hujan ekstrem, salah satunya dengan normalisasi sungai. Sebab, dalam beberapa tahun ke depan, curah hujan di Jakarta diprediksi tetap tinggi.

"Makanya kita mau tidak mau harus berpikir lebih realistis bahwa sistem kita sudah tidak sesuai dengan kondisi hujan yang terjadi sekarang," ucap Yayat.

Tak hanya persoalan lambatanya penanganan normalisasi, banjir di Jakarta juga disebabkan buruknya sistem drainase di Ibu Kota.

Pakar Tata Kelola Air dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali mengatakan, Pemprov DKI dan pemerintah kota-kota penyangga seharusnya mampu mengantisipasi banjir dengan membenahi sistem drainase kota.

Senada dengan Yayat, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya adalah pembenahan empat sungai utama.

Pembenahan itu bisa dilakukan baik dengan pendekatan naturalisasi maupun normalisasi yang sudah disepakati Pemprov DKI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Nirwono berharap, pembenahan sungai tersebut bisa secara bertahap dilakukan pada 2022.

"Kami harapkan pada 2022 minimal secara bertahap sudah mulai dilakukan pembenahan empat sungai dari 13 sungai utama di DKI," ucap Nirwono.

PR kedua bagi Pemprov DKI, adalah membenahi drainase secara besar-besaran. Hal itu ia simpulkan setelah membandingkan banjir kiriman yang terjadi tahun ini dengan banjir lokal pada 2020.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan pembenahan kawasan pesisir untuk mengantisipasi banjir rob.

Harus satu visi

Guna merealisasikan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat berkolaborasi dalam membangun infrastruktur dalam rangka mengantisipasi banjir di Ibu Kota.

Yayat mengemukakn, pemerintah pusat dan daerah perlu membuat komitmen dan target bersama, misalnya dalam melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai. Dengan demikian, proses normalisasi bisa segera dilaksanakan.

"Jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah pusat dan daerah (Pemprov DKI) satu visi, satu program, satu aksi, satu target," kata Yayat.

Anies sebut air kiriman

Terkait banjir di Jakarta Sabtu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, banjir itu merupakan dampak air kiriman dari Depok yang masuk ke Jakarta melalui Kali Krukut.

Menurut Anies, penyebab banjir di sisi Jalan Sudirman disebabkan luapan Kali Krukut. Aliran Kali Krukut juga meluap dan menggenangi Jalan Kemang Raya, Jalan Widya Chandra, dan Jalan Tendean.

Dia menyebutkan, Kali Krukut meluap karena ada penambahan debit air dari hujan yang terjadi di kawasan Depok. Dia menjelaskan, curah hujan di hulu tercatat 136 milimeter per hari. Air kemudian melintas dua sungai, yakni Kali Mampang dan Kali Krukut di Jakarta.

Kedua aliran sungai tersebut bertemu di belakang gedung LIPI, lalu mengalir ke Sudirman. Banjir yang terjadi merupakan dampak dari kiriman air yang berasal dari kawasan tengah sekitar Depok.

"Biasanya kalau hujannya di pegunungan (daerah Bogor) airnya akan lewat Kali Ciliwung, tapi kalau terjadinya hujan deras di kawasan tengah (sekitar Depok), maka lewat ke sungai aliran tengah, yakni kali Krukut ini," kata Anies.