PKS Dukung Pemprov DKI Jual Saham Perusahaan Bir

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, PKS meminta agar seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta bisa merespons positif permintaan Pemprov itu.

"PKS sebagai Partai Islam wajib memperjuangkan hal ini, dilepasnya saham miras dari APBD DKI dan sangat setuju ketika Anies berjanji akan melepas kepemilikan saham Pemprov DKI di PT. Delta," kata Khoirudin dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2020).

Khoirudin mengatakan, alasan utama dukungan tersebut karena minuman keras dinilai sebagai sumber kejahatan.

Dia menjabarkan, data kriminalitas dari Bareskrim Polri yang menangani perkara pidana sebanyak 223 kasus akibat dari minuman keras.

"Dan kasus yang paling menonjol dari efek miras adalah perkosaan," kata Khoirudin.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini menilai, dari sisi aturan, pelepasan saham PT Delta sudah terpenuhi.

Mulai dari Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 74 Tahun 2005 tentang Minuman Beralkohol, Pergub Nomor 187 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol, juga dari pemerintah pusat ada Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2019.

"Aturan sudah cukup, tinggal kita menunggu, apakah DPRD setuju untuk mencabut saham Pemprov di PT Delta," kata Khoirudin.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebelumnya menilai, tak ada alasan genting Pemprov DKI Jakarta mengajukan penjualan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

Dia mempertanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta mengapa begitu mengotot menjual saham perusahaan bir tersebut.

"Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual (kepemilikan saham) PT Delta," kata Pras saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Menurut Pras, perusahaan bir tersebut tidak memiliki masalah yang merugikan Pemprov DKI Jakarta.

DKI Jakarta secara historis tidak pernah menyuntikan saham ke perusahaan tersebut.

Politikus PDI-P ini menjelaskan, kepemilikan saham Pemprov DKI dari PT Delta sudah ada di masa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Saat itu pemerintah pusat hendak melakukan intervensi kepada perusahaan bir, yaitu Bir Bintang yang hampir kolaps.

Sehingga dibuatlah PT Delta untuk mengatasi gonjang-ganjing kebangkrutan Bir Bintang.

"Itu kan ada persoalan di Bir Bintang pada saat itu, zaman pak Ali. Bagaimana pemerintah masuk kedalam? Nggak bisa ke Bir Bintang, maka kita (pemerintah saat itu) buatlah PT Delta," kata Pras.

Kemudian pemerintah pusat menyerahkan PT Delta ke pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI untuk dikelola.

Namun saat ini justru Pemprov DKI hendak menjual saham yang dimiliki di PT Delta.

Pras meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak mengukur kebijakan penjualan kepemilikan saham PT Delta dengan tolok ukur agama.

"Jadi bukan masalah agama halal tidak halal. Jangan dimasukan ke ranah itu," kata Pras.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta kembali mengajukan penjualan saham kepemilikan ke DPRD DKI Jakarta tahun ini setelah tak mendapat respon di tahun-tahun sebelumnya.

"Prosesnya tidak seperti menjual barang sendiri, ada prosesnya, ada tahapannya, di antaranya harus mendapat persetujuan teman-teman di DPRD Provinsi DKI Jakarta," kata Riza dalam keterangan suara, Senin (3/1/2021).

Riza mengatakan, pada prinsipnya DKI Jakarta akan terus mengupayakan kepemilikan saham PT Delta untuk dijual.

Jajaran eksekutif di Pemprov DKI setuju jika seluruh saham dijual dan digunakan untuk kebutuhan lainnya.

"Prosesnya perlu waktu," ucap Riza.

Pelepasan kepemilikan sahan Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk merupakan janji kampanye dari Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan.

Pemprov DKI kemudian menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta mencari 26,25 persen.

Penggabungan yang sudah dilakukan di tahun 2019 itu merupakan salah satu proses untuk menjual saham Delta Djakarta.