Ketika Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Turut Masuk Vaksinasi Tahap 2 saat Vaksin Covid-19 Masih Terbatas...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan hal terkait vaksinasi Covid-19 tahap kedua di mana wakil rakyat menjadi salah satu prioritas.

Menurut Edi, vaksinasi Covid-19 untuk anggota dewan di Ibu Kota sudah dimulai pada Selasa (2/3/2021).

Para anggota DPRD DKI yang disuntik di Kebon Sirih, lanjut Edi, disuntik vaksin bersama keluarganya.

"Kami terjadwal Selasa sampai Kamis, dan semua kami ini (mengikuti cara) seperti DPR RI, (bersama) istri juga bisa sama keluarga," kata Edi saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa.

Pernyataan Edi soal keikutsertaan keluarga anggota dewan di vaksinasi Covid-19 tahap kedua itu lantas ditanggapi Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik.

Taufik menjelaskan, pihaknya baru mengajukan usulan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar keluarga dewan juga masuk prioritas tahap 2.

"Baru mau (diajukan). Kemarin atas permintaan kawan-kawan (anggota Dewan) kita ajukan," kata Taufik melalui keterangan suara, Rabu (3/3/2021).

Taufik mengoreksi keterangan Edi bahwa vaksinasi Covid-19 yang sudah dilakukan di DPRD DKI sejauh ini juga termasuk untuk keluarga anggota Dewan.

"Enggak (termasuk keluarga), jumlahnya (divaksinasi sesuai jumlah) anggota (Dewan) ya 106," terangnya.

Taufik memaparkan pula alasan mengapa keluarga anggota dewan juga perlu masuk prioritas vaksinasi Covid-19.

Menurut politisi partai Gerindra itu, anggota dewan acapkali berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Sehingga, mereka berpotensi membawa virus SARS-COV-2 ke rumah.

"Kita kan berhubungan dengan masyarakat, kita pulang (khawatir membawa virus) ke rumah gimana," tuturnya.

Taufik menambahkan, usulan itu telah disampaikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tapi belum bisa terealisasi.

Jatah vaksin masih terbatas

Untuk diketahui, selain wakil rakyat, pejabat negara dan daerah, sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua antara lain tenaga pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, atlet, wartawan, keamanan, pelayanan publik, pelayanan transportasi publik, dan pelaku sektor pariwisata.

Selain itu, ada pula masyarakat lanjut usia (lansia) yang saat ini dalam proses divaksin secara bertahap.

Terkait vaksinasi untuk kelompok lansia, juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan, saat ini stok vaksin masih terbatas.

Dia memastikan bahwa semua lansia berusia di atas 60 tahun dipastikan akan disuntik vaksin.

"Tetapi untuk tahap pertama karena vaksinnya terbatas hanya sebagian lansia yang akan divaksinasi," kata Nadia kepada Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Keterbatasan vaksin juga membuat banyak wartawan belum mendapat jatah selama pelaksanaan vaksinasi tahap 2 ini.

Padahal, wartawan juga terjun langsung ke publik demi menyuguhkan berita dan pulang ke rumah masing-masing dengan berpotensi membawa virus SARS-COV-2.

"Saya tidak mendapat jatah vaksin untuk saat ini. Bingung juga karena saya masih bolak-balik ke kantor setiap hari," kata wartawan Indosport, Ivan Manurung kepada Kompas.com, Rabu.

Karena itu, Ivan mengaku kecewa mendengar wakil rakyat mengajukan keluarganya untuk masuk prioritas vaksinasi.

"Kecewa, seberapa sering mereka turun ke masyarakat? Saya tidak mendengar mereka bersosialisasi ke warga setiap hari seperti kami yang memang setiap hari harus meliput," ujar Ivan.

Menurutnya, anggota dewan harus memprioritaskan masyarakat sesuai yang sebelumnya ditentukan pemerintah, seperti wartawan,

"Anggota dewan kan punya uang yang cukup untuk mereka menjaga kesehatan seperti membeli vitamin dan sebagainya. Kenapa enggak masyarakat pekerja yang tetap diutamakan vaksin gratis ini? Presiden Jokowi juga bilang wartawan masuk prioritas kok," ucapnya lagi.

Jangan beri contoh buruk

Terkait usulan anggota DPRD yang menurut Edi berkaca pada vaksinasi untuk keluarga anggota DPR, pemerintah diminta untuk tetap fokus melakukan vaksinasi Covid-19 pada kelompok prioritas.

Hal itu diutarakan Co-Founder Kawal Covid-19 Elina Ciptadi. Menurutnya, keluarga anggota dewan tidak termasuk kelompok prioritas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Keluarga anggota DPR bukan pelayan publik, tidak seharusnya lebih didahulukan dari lansia atau pelayan publik," terang Elina dihubungi Kompas.com, Jumat (25/2/2021).

Elina menambahkan, vaskinasi keluarga anggota DPR menjadi contoh buruk bagi masyarakat.

"Ini memberi contoh yang buruk bagi masyarakat bahwa masyarakat non prioritas tidak apa-apa menyerobot antrean," tuturnya.

(Reporter : Singgih Wiryono, Tatang Guritno / Editor : Sandro Gatra, Krisiandi)