Pemprov DKI: Penjualan Saham Perusahaan Bir Bisa Biayai Pembangunan 40 Sekolah

Saat ini, kata Riyadi, harga keseluruhan saham milik Pemprov DKI di PT Delta mencapai Rp 800 miliar.

"Kalau dana Rp 800 miliar kami gunakan hari ini untuk membangun sekolah misalkan, 1 sekolah misalkan 20 miliar, maka kami bisa membangun 40 unit sekolah," kata Riyadi dalam diskusi virtual, Rabu (10/3/2021).

Riyadi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu menunggu untuk mendapat dana tambahan Rp 800 miliar di tengah pandemi apabila penjualan saham tersebut disetujui DPRD DKI Jakarta.

Riyadi juga mengatakan, dana sebesar itu bisa juga digunakan untuk membangun lima rumah sakit yang cukup besar untuk penanganan Covid-19.

"Kemudian kalau kami gunakan Rp 800 miliar untuk membangun air bersih, untuk menyambung 1 sambungan air bersih nilainya Rp 10 juta, maka dapat dibangun 80.000 sambungan air bersih," kata Riyadi.

Berbeda dengan deviden atau pendapatan yang diterima Pemprov DKI per tahun dari saham PT Delta Djakarta yang rata-rata mencapai Rp 50 miliar.

Dengan uang Rp 50 miliar, tidak banyak program yang bisa dijalankan.

"Jadi ini pertimbangan kemanfaatan, kalau kami (jual) gabungkan maka manfaatnya jauh lebih besar," ucap Riyadi.

PT Delta Djakarta merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. Pemprov DKI sudah menanamkan saham di PT Delta sejak era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin di tahun 1970.

Keuntungan rata-rata yang diperoleh PT Delta untuk Pemprov DKI per tahun mencapai Rp 50 miliar.

Salah satu janji kampanye Anies Baswedan saat Pilkada DKI 2017 adalah menjual saham perusahaan bir tersebut.

Pemprov DKI mulai menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta di PT Delta yang mencapai 26,25 persen di tahun 2019. Upaya tersebut merupakan salah satu proses menuju penjualan saham Delta Djakarta.

Riyadi mengatakan sudah kali keempat BP BUMD mengirim surat permohonan persetujuan ke DPRD DKI Jakarta terkait penjualan saham di PT Delta Djakarta itu.

Surat permohonan keempat dikirim pada 4 Maret 2021 dan belum mendapat tanggapan dari DPRD DKI Jakarta.