Ketua F-Gerindra Ungkap Dana BST Disunat, Wagub DKI: Tidak Mungkin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah pernyataan Fraksi Gerindra DPRD DKI yang mengatakan bahwa dana bantuan sosial tunai (BST) dipotong oleh pihaknya.

Ariza bahkan menegaskan bahwa mustahil dana itu terpotong sebab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI langsung menyalurkan BST itu ke masyarakat via Bank DKI.

Sehingga, ia percaya warga DKI yang terdampak pandemi Covid-19 benar-benar menerima BST sebesar Rp 300.000 tanpa disunat yang berasal dari APBD.

"Terkait bansos dipotong, sekali lagi, tidak mungkin bansos dipotong. Kenapa? Karena yang jadi kewajiban kami Pemprov, kami sampaikan APBD melalui Bank DKI, langsung masuk ke ATM," kata Ariza, Jumat (12/3/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Meski demikian, Ariza mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui adanya oknum yang menyunat jatah BST.

Ia juga menegaskan bahwa jika ada jajarannya yang memangkas dana BST, oknum itu akan langsung diberikan sanksi oleh Pemprov DKI.

"Silakan buktikan kalau ada (bansos) yang dipotong, silakan protes. Kalau ada aparat kami motong di Bank DKI, kami akan beri sanksi yang berat," ucap Ariza.

"Jadi tidak mungkin ada pemotongan, karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tidak berkurang satu perak pun," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rany Maulani menyebut pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat soal penyaluran dana BST dari Pemprov DKI.

Warga, diungkapkan Rany, mengadu bahwa ada oknum RT/RW yang meminta jatah bansos tunai dengan berbagai alasan.

Sehingga, warga pun tidak menerima BST secara penuh.

"Banyak laporan ke kami juga memang masih banyak oknum dari pihak wilayah RT dan RW yang melakukan pemotongan dana BST ini," kata Rany, Kamis (11/3/2021)

Kendati begitu, Rany tak membeberkan lokasi penyunatan dana bansos oleh oknum RT/RW tersebut.

Selain itu, Rany juga mengklaim bahwa dana BST dari Pemprov DKI itu tidak dipakai semestinya oleh sejumlah masyarakat.

Banyak warga yang memakai bansos tunai itu untuk membayar cicilan kendaraan.

"Pada kenyataannya memang ada dana tersebut yang dipakai bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan juga dipakai untuk membayar cicilan kendaraan dan lain-lain," ucapnya.

Menurut Rany, hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah terkait penggunaan dana bansos.

Oleh karena itu, Rany meminta Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Sosial, untuk mengevaluasi program BST Jakarta.

"Saya berharap Dinsos melakukan evaluasi dan perbaikan supaya penerima bansos ini tidak salah sasaran dan tidak disalahgunakan juga," sambungnya.

BST Tahap 2 cair

Sementara itu, Pemprov DKI melalui akun Instagram @dkijakarta mengumumkan bahwa pencairan dana BST tahap II 2021 bulan Februari mulai dilaksanakan sejak Jumat ini.

"Cek rekening. Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 2 sudah dicairkan hari ini, Jumat (12/3)," tulis akun tersebut, Jumat.

Akun yang sama menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah melakukan pemutakhiran data melalui musyawarah kelurahan berdasarkan ususlan RT/RW.

Hal itu dilakukan karena adanya perubahan data yang disesuaikan kembali dengan kategori penerima BST, seperti ada yang meninggal dunia, pindah ke luar DKI, dan sebagainya.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Wagub DKI Tegaskan Tak Ada Pemotongan Dana Bansos, Ariza: Kalau Ada Aparat Curang Kami Sanksi Berat (Penulis: Dionisius Arya Bima Suci)