Anies Diminta Temui Pelapor Dugaan Korupsi Lahan DP Rp 0 di Munjul

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar meminta Gubernur DKI Jakarta untuk bertemu para pelapor dugaan kasus korupsi pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Munjul, Jakarta Timur.

"Saya pikir Anies Baswedan harusnya, signal-nya tinggi untuk membuat perubahan yang signifikan. Termasuk juga segera menemui para whistle blower, dengarkan mereka," kata Haris dalam tayangan Aiman di KompasTV, Senin (15/3/2021).

Haris Azhar mengatakan, Pemprov DKI berkepentingan untuk mendengarkan keterangan para pelapor untuk melakukan evaluasi terhadap program pengadaan tanah yang mungkin banyak bermasalah.

Para pelapor, kata Haris, sudah berjasa terhadap Pemprov DKI Jakarta dan harus dihargai atas keberanian melapor atasan mereka sendiri.

"Saya pikir mereka harus digunakan bukan (hanya) untuk ambil informasi, tetapi juga untuk mengembangkan membongkar sistem (yang selama ini bisa dikorupsi)," kata Haris.

Dia juga meminta KPK, agar menjadikan kesempatan kasus yang menjerat Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoang sebagai awal membuka kasus makelar tanah di DKI Jakarta, termasuk kasus-kasus sebelumnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mendalami dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Perumda Sarana Jaya di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoang ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (5/3/2021) lalu atas dua alat bukti dan laporan yang diterima KPK.

Adapun laporan dugaan korupsi tersebut dibuat oleh lima orang bawahan Yoory C Pinontoan yang saat ini juga ikut diperkarakan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta oleh pimpinan Perumda Sarana Jaya.

Lokataru Foundation kini melakukan pembelaan dan perlindungan hukum terhadap lima pelapor.