Anies Ubah Syarat Program Rumah DP Rp 0, Warga Bergaji hingga Rp 14 Juta Bisa Jadi Penerima Manfaat

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengungkapkan sejumlah perubahan yang dibuat oleh Gubernur Anies Baswedan terhadap program rumah DP Rp 0 yang menjadi andalannya.

Di antara perubahan tersebut adalah kriteria warga yang bisa menjadi penerima manfaat program rumah susun milik (rusunami) tersebut.

Dalam draf perubahan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda RPJMD) tertulis bahwa batas penghasilan maksimal penerima manfaat adalah Rp 14 juta per bulan.

Sebelumnya, program tersebut hanya bisa diikuti oleh warga berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan.

Artinya, warga kalangan menengah ke atas bisa mengikuti program yang tadinya diperuntukkan bagi warga kelas bawah.

"Belum ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp 14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual, yaitu hanya 481 unit," ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari.

Eneng mengatakan, penerapan batas penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan bagi penerima rumah DP Rp 0 merupakan janji kampanye Anies.

Lebih lanjut, Eneng mengungkapkan, dengan menaikkan batas penghasilan tersebut, program hunian terjangkau bagi warga kalangan bawah menjadi semu.

Dengan adanya perubahan tersebut, warga menengah ke bawah justru menjadi terpinggirkan karena tidak memiliki penghasilan yang lebih mumpuni.

"Kalau begini, di mana letak keberpihakan (pada warga kecil) yang dijanjikan saat kampanye?" ujar Eneng dalam keterangan tertulis, Jumat (12/3/2021).

Target pembangunan diturunkan

Selain perubahan di atas, Anies juga menurunkan target pembangunan hunian DP Rp 0 bagi warga DKI Jakarta.

Dalam RPJMD sebelum perubahan, Anies menuliskan target rusunami DP Rp 0 ada di angka 232.214 unit.

Sebanyak 14.000 unit akan dibangun badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta. Sementara itu, 218.214 unit lainnya disediakan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta pengembang swasta.

Namun, dalam draf perubahan RPJMD, Anies disebut hanya menargetkan pembangunan 10.460 unit rumah, dengan rincian BUMD sebagai penyedia 6.971 unit.

Sebanyak 3.489 sisanya disediakan oleh pengembang swasta.

"Target rusunami berkurang 95,5 persen sehingga hanya menjadi 10.460 unit," kata Eneng.

Menurut Eneng, perubahan yang dibuat Anies merupakan tanda ketidakseriusan Anies merealisasikan janji kampanyenya.

Dalam tiga tahun masa kepemimpinannya, Anies hanya mampu membangun 780 unit rumah dengan uang muka Rp 0.

Rumah itu dibangun oleh PD Pembangunan Sarana Jaya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

(Penulis : Singgih Wiryono/ Editor : Nursita Sari)