Salin Artikel

Aksi Walk Out Rizieq Shihab Merendahkan Martabat Majelis Hakim dan Peradilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap penolakan terhadap persidangan virtual yang ditunjukkan terdakwa kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, Rizieq Shihab mendapat sorotan.

Sejak persidangan perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Selasa (16/3/2021) lalu, Rizieq selalu menolak hadir karena sidang itu dilaksanakan secara virtual.

Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu bahkan walk out pada persidangan perdana.

Rizieq kemudian dipaksakan hadir ke ruang sidang di Rutan Bareskrim Polri oleh JPU yang dibantu pihak kepolisian pada persidangan kedua, Jumat (19/3/2021), setelah bersikeras tidak mau hadir di sidang virtual.

Setelah dihadirkan secara paksa, Rizieq meluapkan amarahnya ke majelis hakim.

"Saya dipaksa, didorong, dihinakan! Ini hak asasi saya sebagai manusia," seru Rizieq kepada majelis hakim.

Bahkan, Rizieq harus ditenangkan Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa agar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan dakwaan itu bisa dimulai.

Tak hanya Rizieq, para terdakwa lain kasus kerumunan di Petamburan serta Muhammad Hanif Alatas selaku terdakwa kasus tes swab Riziew di RS Ummi juga menolak hadir apabila persidangan dilakukan secara virtual.

Kepala Humas PN Jaktim Alex Adam Faisal mengungkapkan, aksi Rizieq tersebut disesalkan oleh Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Dijabarkan Alex, MA mengatakan bahwa Rizieq telah mencederai martabat peradilan.

"Terhadap kejadian peristiwa kemarin pimpinan tertinggi kami, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung sudah menyampaikan keprihatinannya," kata Alex di PN Jaktim, Senin (22/3/2021), dilansir Tribun Jakarta.

"Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan (Rizieq) seperti itu mencederai marwah dan keluhuran daripada martabat peradilan," tambahnya.

Rizieq, Alex melanjutkan, secara khusus telah merendahkan marwah majelis hakim.

"Khususnya marwah daripada hakim, dan juga mencederai lembaga peradilan secara umumnya," ujar Alex.

Dia menambahkan, sebagai terdakwa, adalah kewajiban Rizieq untuk hadir dalam persidangan.

"Bahwa terdakwa wajib hadir di persidangan, jadi kewajibannya, bukan haknya. Sedangkan penasihat hukum atau pengacara kan sudah diberikan kuasa untuk mendampingi terdakwa," ujar Alex.

Dia menekankan bahwa terdakwa lah yang rugi apabila memutuskan tidak hadir ataupun walk out dari persidangan.

"Apabila terjadi, yang dirugikan terdakwa sendiri, sedangkan Majelis Hakim sendiri tidak ada halangan sidang tetap dilangsungkan, karena di dalam KUHAP tanpa adanya terdakwa sidang bisa dilanjutkan," jelas Alex.

Diselidiki Komisi Yudisial

Sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) memastikan tengah menelisik perilaku Rizieq melalui tayangan video di persidangan tersebut untuk membuktikan apakah terdakwa memang merendahkan hakim.

"Ketidakhadiran HRS secara online dengan alasan teknis dan sebagainya menjadi perhatian KY apakah ini merupakan kategori dari sikap merendahkan martabat kehormatan hakim atau tidak," kata ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Sabtu (20/3/2021).

Menanggapi hal tersebut, Alex menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada KY.

Sebab, menurut Undang-undang No 18 Tahun 2011, salah satu tugas KY di antaranya mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

"KY adalah lembaga yang mengayomi dan melindungi marwah (hakim dan peradilan) tersebut," ucap Alex.

"Kita hanya menyampaikan hal-hal yang telah terjadi di fakta persidangan. Apakah menurut dia pantas dilanjutkan kita juga tidak bisa berkomentar, karena itu sudah kewenangan. Dan itu bukan kapasitas kami untuk mengomentari hal tersebut," sambungnya.

Sebagai catatan, Rizieq didakwa dengan tiga perkara, yakni dengan nomor perkara 221, 225, dan 226.

Nomor perkara 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim untuk terdakwa Rizieq Shihab terkait kasus kerumunan di Petamburan.

Nomor perkara 225/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim untuk terdakwa Rizieq Shihab terkait tes usap palsu RS Ummi.

Sementara nomor perkara 226/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim untuk terdakwa Rizieq Shihab terkait kasus kerumunan di Megamendung.

Sementara itu, sidang lanjutan kasus Rizieq kembali digelar pada hari ini, Selasa (23/3/2021), dengan agenda pembacaan eksepsi atau penolakan dakwaan jaksa.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Mahkamah Agung Anggap Walk Out Rizieq Shihab Cederai Martabat Peradilan (Reporter: Bima Putra / Tribun Jakarta)

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/23/11322601/aksi-walk-out-rizieq-shihab-merendahkan-martabat-majelis-hakim-dan

Terkini Lainnya

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke