Kesulitan Minta Data ke Pemprov DKI, Fraksi PSI: Kami Seperti Penagih Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, mengaku kesulitan saat meminta data dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Eneng menjelaskan, pihaknya rutin meminta data ke anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan di setiap rapat DPRD DKI.

Menurut Eneng, data tersebut diperlukan setiap anggota DPRD DKI untuk memantau dan mengawasi perkembangan semua program yang dijalankan Pemprov DKI.

Dia pun merasa seperti penagih utang dan menilai Pemprov DKI tidak transparan.

"Kita jatuhnya seperti tukang tagih utang. Minta data terus, setiap rapat kami minta data yang benar, data yang valid," ucapnya, Selasa (13/4/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Pemprov DKI, Eneng melanjutkan, pernah mempersiapkan data yang diperlukan.

Akan tetapi, data itu baru diserahkan saat rapat. Sehingga, anggota DPRD DKI tak bisa mempelajarinya terlebih dahulu.

Eneng mengambil contoh rapat terakhir DPRD DKI, yakni bersama Perumda Pembangunan Sarana Jaya baru-baru ini.

"Rapat terakhir dengan Sarana Jaya itu saya tegas ini rapat tidak serius. Rapat pertama Sarana Jaya datang tidak bawa data, kemudian diputuskan rapat ditunda dan kembali dua minggu sesuai waktu yang ditentukan," urai Eneng.

"Tapi next setelah dua minggu, enggak ada data yang diserahkan ke kami," sambungnya.

Menurut Eneng, pola dan sistem kerja Pemprov DKI yang tidak transparan sudah berlangsung sejak Anies menjadi Gubernur DKI.

Dia pun meminta agar jajaran Anies bersedia bekerja sama dengan anggota DPRD DKI.

"Saya dari pertama sudah merasa seperti itu, walaupun ada beberapa yang bisa diajak kerja sama, tapi kan lebih baik kalau itu menjadi kebiasaan," kata Eneng.

Bila transparansi dan keterbukaan bisa menjadi kebiasaan, maka fungsi pengawasan DPRD dapat optimal.

"Kami enggak perlu jadi debt collector. Karena itu kan kesadaran, kalau mau rapat berkualitas ya suguhkan data yang berkualitas juga," pungkasnya.

Tidak digubris tim Anies

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar Jamaludin menyampaikan kekecewaannya kepada anak buah Anies.

Hal itu ia sampaikan ketika rapat paripurna penyampaian hasil reses pertama DPRD DKI di tahun 2021, Senin (12/4/2021).

Jamaludin mengatakan, dirinya tidak digubrik anak buah Anies saat menyampaikan hasil reses yang sifatnya darurat.

"Saya mau menyampaikan keluh kesah terkait reses. Ketika ada kedaruratan saya terkadang perlu menghubungi kepala dinas, entah itu kepala biro atau apapun itu," kata Jamaludin.

Dia mengaku pernah mengirim pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp (WA) ke anak buah Anies pada 2020 silam, tapi tidak dibalas yang bersangkutan.

"Terkadang saya sudah WA, tapi ada yang dari tanggal 20 Maret 2020 sampai sekarang WA saya belum dibaca," lanjutnya.

Jamaludin menekankan, dirinya selalu memperkenalkan diri sebagai anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar saat mengirimkan pesan.

Akan tetapi, tetap saja pesannya tidak mendapat respons.

Karena itu, Jamaludin meminta Anies untuk mengevaluasi kinerja jajarannya.

"Saya meminta kepada pimpinan, bisa kiranya dapat menyampaikan kepada gubernur dan wakilnya agar jangan mementingkan manusia berilmu tinggi saja," ujar Jamaludin.

"Tolong yang berakhlak tinggi juga dijadikan pembantu pimpinan Gubernur dan Wagub," sambungnya.

Keluh kesah Jamaludin itu lantas diterima Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi selaku pimpinan rapat paripurna.

"Menjadi catatan penting dan akan ditindaklanjuti," kata Abdurrahman.

Ketika ditanyai awak media soal oknum yang dimaksud, Jamaludin enggan membeberkan identitas yang bersangkutan.

"Sementara saya belum bisa sebut, ini peringatan buat mereka. Kalau setelah ini tidak ada perubahan, saya akan jabarkan orang per orang," tutur Jamaludin. (Dionisius Arya Bima Suci/Tribun Jakarta)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Pemprov DKI Dinilai Tak Transparan, PSI: Minta Data Seperti Mau Nagih Utang