Salin Artikel

Menpan RB Peringatkan Petinggi Damkar Depok Tak Intimidasi Anggota yang Ungkap Dugaan Korupsi

Hal tersebut diungkapkan Tjahjo saat menanggapi adanya anggota Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang diancam pecat karena mengungkap indikasi korupsi di tempat kerjanya.

"Saya kira enggak boleh (diintimidasi)," jelas Tjahjo kepada wartawan usai peresmian Mal Pelayan Publik Tangerang Selatan, Kamis (15/4/2021).

Menurut Tjahjo, anggota Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang diketahui bernama Sandi itu bisa dilindungi ketika mendapatkan ancaman.

Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan temuan indikasi korupsi di instansinya ke aparat penegak hukum.

"Saya kira ada (perlindungan)," kata Tjahjo.

"Setiap warga negara, maupun ASN bisa melaporkan. Sepanjang laporannya itu bisa dipertanggungjawabkan," sambungnya.

Tjahjo mempersilahkan Sandi untuk melaporkan dugaan korupsi yang sedang berupaya diungkapnya ke Kepolisian, Kejaksaan, bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Tjahjo menegaskan bahwa laporan yang dibuat harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Silahkan mau (dilaporkan) lewat kepolisian, ke kejaksaan, ke KPK, enggak ada masalah," pungkasnya.

Kronologi

Sandi sebelumnya membeberkan sejumlah contoh dugaan korupsi di tempatnya bekerja yang ia protes akhir-akhir ini.

Akibat protesnya itu, Sandi kini jadi sorotan. Ia juga menyebut bahwa protes itu disusul dengan intimidasi dan ancaman pemberhentian oleh pejabat teras di dinas tersebut terhadap dirinya dan rekan-rekan sejawat.

Sandi belakangan jadi sorotan karena berani menyuarakan dugaan korupsi di instansi tempatnya bekerja.

“Kita tahu lah (sebagai) anggota lapangan, kita tahu kualitas, seperti harga selang dia bilang harganya jutaan rupiah, akan tetapi selang sekali pakai hanya beberapa tekanan saja sudah jebol,” kata Sandi dikutip Tribun Jakarta.

Ia juga mengemukakan soal pengadaan sepatu pakaian dinas lapangan (PDL) yang antara mutu dengan harganya tak sebanding.

Sepatu itu hasil pengadaan pada 2018 lalu. Penelusuran Kompas.com pada lewat situs resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pagu anggaran pengadaan dengan item bernama "Belanja Sepatu PDL Pemadam Kebakaran" itu mencapai Rp 199,75 juta, sebanyak 235 pasang.

Itu berarti, harga setiap pasang sepatu itu mencapai sekitar Rp 850.000.

Sandi mempertanyakan mutu sepatu yang kini diserahkan ke kejaksaan sebagai barang bukti itu, lantaran tak seperti sepatu-sepatu PDL pada lazimnya, sepatu itu disebut tak dilengkapi besi pengaman.

"Saya lihat di online dengan gambar yang persis, kualitas yang sama, merek yang sama, itu kisaran Rp 400.000," ujarnya.

Sandi juga mengeluhkan perlengkapan yang tak tersedia di instansinya bekerja. Gagang khusus untuk menangkap ular, misalnya, harus dibuat sendiri oleh para petugas pemadam kebakaran karena tak tersedia.

Kendaraan operasional juga jadi soal.

"Terkadang kita panggilan evakuasi naik motor pribadi," kata Sandi soal ketiadaan kendaraan operasional berupa sepeda motor.

"Untuk penyelamatan, evakuasi tawon, ular, dan sebagainya, juga kita pikir kalau kita bawa unit (mobil), itu TKP-nya gang sempit, enggak akan muat untuk mobil kita," tambah dia.

Selain pengadaan perlengkapan yang tak sesuai spesifikasi, Sandi juga mengaku tak menerima hak-hak finansial secara penuh.

“Hak-hak kita, pernah merasakan anggota disuruh tanda tangan Rp 1,8 juta, menerima uangnya setengahnya Rp 850.000. Itu dana untuk nyemprot (desinfektan) waktu zaman awal Covid-19," kata dia.

Kompas.com berulang kali meminta tanggapan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Gandara Budiana, sejak kemarin.

Namun belum mendapatkan respons baik melalui sambungan telepon maupun WhatsApp.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Edy Juhendi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu siang, tak bersedia memberi keterangan dengan alasan sedang mengikuti sebuah agenda di polres.
"Bapak pejabat tidak merasakan..."

Sandi sebelumnya mengunggah foto 2 poster sekaligus berisi protes terhadap dugaan korupsi di instansinya.

Isi tulisan dalam poster yang pertama adalah “Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100 persen, banyak digelapkan”.

Sementara poster kedua bertuliskan “Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok”.

Belakangan, protesnya yang cukup berani ini membuat Sandi dalam posisi terjepit. Intimidasi dan ancaman, menurutnya, terus berdatangan.

Sandi mengaku telah dilayangkan surat teguran tanpa keterangan yang jelas soal apa teguran itu.

"Saya pertanyakan, surat tegurannya itu dalam hal apa, apakah kinerja, karena saya merasa dan juga absensi saya full. Kinerja saya sesuai dengan apa yang dikomandokan. Saya selalu melaksanakan," tuturnya.

Ia berulang kali menolak menyebutkan sosok pejabat yang melayangkan intimidasi-intimidasi itu.

Menurut Sandi, intimidasi itu bahkan dilakukan secara langsung. Pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang enggan Sandi beberkan identitasnya disebut berkeliling ke beberapa lokasi UPT di Depok.

"Mereka menyuruh anak-anak (para petugas pemadam kebakaran) untuk tanda tangan dan anak-anak itu dipaksa untuk tanda tangan. Di depannya ada tulisan tidak mendukung aksi saya," kata Sandi.

"Ada beberapa anak-anak yang tidak mau tanda tangan dan ada yang mau tanda tangan karena dipaksa mereka," jelasnya.

Sandi mengaku hanya menyuarakan apa yang selama ini dia rasakan. Menurut dia, sudah pernah dikeluhkan di internal namun tak berjawab.

Ia cuma ingin agar tuntutan bekerja 100 persen di lapangan sebagai pemadam kebakaran, didukung dengan perlengkapan yang juga 100 persen.

"Untuk pejabat damkar sendiri... Pak, apakah kalian merasa seperti kami, darah kami yang kami tumpahkan bekerja, perasaan kami, batin kami, tenaga kami di lapangan? Bapak tidak merasakan, tapi yang merasakan anggota di lapangan, Pak," ungkap Sandi.

"Ini saya bergerak sendiri karena saya merasa tidak kuat. Banyak desakan juga saat kami bekerja, dikomplain. Yang merasakan komplain warga itu kami di lapangan, Pak; kamiiii, Pak, kami yang merasakan, bukan Bapak."

"Mohon, Pak. Saya minta tolong jangan intimidasi lagi teman-teman saya," pungkasnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/15/12092031/menpan-rb-peringatkan-petinggi-damkar-depok-tak-intimidasi-anggota-yang

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanda Tanya Kasus Penembakan 2 Orang di Exit Tol Bintaro oleh Polantas

Tanda Tanya Kasus Penembakan 2 Orang di Exit Tol Bintaro oleh Polantas

Megapolitan
Bau Pesing dan Becek di JPO Terminal Depok, Warga: Baru Mau Naik, Eh Ada yang Kencing...

Bau Pesing dan Becek di JPO Terminal Depok, Warga: Baru Mau Naik, Eh Ada yang Kencing...

Megapolitan
15 Tahun Berkonflik, Pembangunan GKI Yasmin Bogor Dimulai

15 Tahun Berkonflik, Pembangunan GKI Yasmin Bogor Dimulai

Megapolitan
PPKM Level 2, Pemprov DKI Kurangi Jam Operasional Transportasi Umum

PPKM Level 2, Pemprov DKI Kurangi Jam Operasional Transportasi Umum

Megapolitan
Senin Siang, Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet Akan Divonis di PN Depok

Senin Siang, Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet Akan Divonis di PN Depok

Megapolitan
Transjakarta: Tak Ada Perubahan Layanan dalam Penghentian Sementara Operasional 229 Bus

Transjakarta: Tak Ada Perubahan Layanan dalam Penghentian Sementara Operasional 229 Bus

Megapolitan
PPKM Level 2, Bus Transjakarta Hanya sampai Pukul 22.30 WIB

PPKM Level 2, Bus Transjakarta Hanya sampai Pukul 22.30 WIB

Megapolitan
UPN Veteran Jakarta Copot Pengurus Menwa Buntut Mahasiswi Meninggal Saat Pembaretan

UPN Veteran Jakarta Copot Pengurus Menwa Buntut Mahasiswi Meninggal Saat Pembaretan

Megapolitan
Proyek Tambal Sulam Sumur Resapan Jakarta dan Instruksi Anies

Proyek Tambal Sulam Sumur Resapan Jakarta dan Instruksi Anies

Megapolitan
UPDATE: Tambah 4 Kasus di Tangsel, 43 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 4 Kasus di Tangsel, 43 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 14 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 14 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Jakarta Hujan Siang-Sore

Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Jakarta Hujan Siang-Sore

Megapolitan
Ganjil Genap Depok, Saat Warga Keluhkan Kemacetan di Luar Margonda

Ganjil Genap Depok, Saat Warga Keluhkan Kemacetan di Luar Margonda

Megapolitan
Aturan Masuk Indonesia bagi WNI dan WNA yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Aturan Masuk Indonesia bagi WNI dan WNA yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 29 Sumur Resapan di Lebak Bulus Akan Dilubangi | Uji Coba Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan

[POPULER JABODETABEK] 29 Sumur Resapan di Lebak Bulus Akan Dilubangi | Uji Coba Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.