Belum Temui Aparat dan Kementerian, Sandi Pembocor Dugaan Korupsi Damkar Depok Tunggu Kuasa Hukum

DEPOK, KOMPAS.com - Sandi, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang mengungkapkan dugaan korupsi di instansinya, diminta menunggu kehadiran kuasa hukum sebelum memenuhi panggilan pemeriksaan dan klarifikasi oleh aparat penegak hukum.

Sebagai informasi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok dan Polres Metro Depok sedang mengumpulkan data dan keterangan perihal kasus yang santer diberitakan ini.

"Saya sudah komunikasi dengan penyidik Polres Depok terkait hal ini. Begitu juga dari Kejari Depok. Itu dari pihak Pidana Khusus juga sudah kita beri tahu," ujar kuasa hukum Sandi, Razman Nasution, kepada Kompas.com pada Jumat (16/4/2021).

"Karena harus didampingi oleh dari kantor saya. Beliau kan orang yang tidak paham hukum. Nanti akan didampingi tim kuasa hukum dari RAN Law Firm (firma hukum Razman)," imbuhnya.

Inspektorat Jenderal Kemendagri RI kemarin juga memanggil Sandi untuk agenda "klarifikasi". Sandi berhalangan hadir karena keterbatasan waktu dan Razman mengaku juga memintanya untuk tak hadir.

"Sama, saya juga menyatakan, tunggu, sampai saya ketemu dengan Sandi dan insya Allah setelah itu akan kita paparkan semuanya," jelasnya.

Razman sendiri belum bertemu langsung dengan kliennya sampai saat ini karena masih ada di luar kota mengurus perkara lain.

"Saya juga belum dalami. Senin saya akan dengar penjelasan dari Sandi langsung, apa yang diusut oleh kejaksaan, apa yang diusut oleh polres," ujarnya.

Protes Sandi terhadap dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok diungkapkan dalam dua poster yang belakangan viral.

Poster pertama berisi “Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100 persen, banyak digelapkan”.

Sementara poster kedua bertuliskan “Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok”.

Sandi membeberkan beberapa hal yang dianggapnya janggal, mulai dari dugaan penggelembungan anggaran pengadaan perlengkapan yang mahal namun di bawah spesifikasi, hingga honorarium penyemprotan desinfektan yang disunat sekitar 50 persen.

Di luar itu, Sandi mengaku kerap mendapatkan intimidasi atas langkahnya ini. Sejumlah rekan sejawat, menurut Sandi, juga menerima intimidasi dan ancaman pemecatan supaya tidak membelanya.

Belakangan, Sandi mengaku telah dilayangkan surat peringatan oleh atasannya, tanpa keterangan yang memadai.