Salin Artikel

Saksi Ahli Sebut John Kei Tidak Dapat Dikenakan Pasal Pembunuhan karena Alasan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perkara pembunuhan berencana dan pengeroyokan yang menjerat John Kei dan kawan-kawan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari ini, Kamis (29/4/2021).

Seorang saksi ahli dihadirkan oleh penasihat hukum John, yakni Profesor Wati, yang dikenal sebagai akademisi ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin.

"Kami mau minta pendapat ahli, apa pendapat ahli tentang dakwaan terhadap terdakwa, apakah tepat? Karena jaksa mendakwa dengan Pasal 338, 351, 170, 340, 55, dan UU Darurat, apakah pantas didakwakan?" kata salah satu kuasa hukum John Kei, Isti Novianti saat ditemui, Kamis.

Dalam sidang, Professor Wati menyatakan bahwa jika seseorang tidak ada di lokasi kejadian, maka ia tidak dapat dikenakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan.

"(Jika dikenakan pasal 340) Pelaku harus di tempat karena dia harus melakukan (pembunuhan)," kata Wati dalam sidang.

Demikian pula dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan.

"Pasal 170 juga harus melakukan (kontak fisik pengeroyokan), harus di tempat," jelasnya.

Sementara, kuasa hukum John Kei, Anton Sudanto, menyatakan bahwa hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa John ada di lokasi terbunuhnya seorang anak buah Nus Kei, Yustus Corwing alias Erwin.

"Tidak ada sama sekali," kata Anton.

Dakwaan John Kei

John Kei dijerat kasus perencanaan pembunuhan dan pengeroyokkan.

Pada Rabu (13/1/2021), jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaan kepada John atas terbunuhnya salah seorang anak buah Nus Kei, Yustus Corwing.

John didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara 20 tahun.

Selain itu, John juga dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan pasal 2 ayat 1 UU darurat RI tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam.

JPU juga mengungkapkan bahwa perkara terbunuhnya Yustus bermula ketika Nus Kei tidak mengembalikan uang yang dia pinjam kepada John Kei pada 2013.

Saat itu, Nus Kei meminjam uang Rp 1 miliar dan berjanji akan mengembalikannya dua kali lipat atau menjadi Rp 2 miliar dalam jangka waktu enam bulan.

Namun, saat tenggat waktu pengembalian uang tiba, Nus Kei tidak mengembalikan uang tersebut.

Kelompok Nus Kei malah menghina John melalui sebuah video live Instagram.

Mengetahui hal tersebut, John Kei bertemu Angkatan Muda Kei (Amkei) untuk membahas video tersebut.

Jaksa juga mengungkapkan bahwa John Kei sempat memberikan uang operasional anak buahnya sebesar Rp 10 juta, satu hari sebelumnya terbunuhnya Yustus, yakni 20 Juni 2020.

"Dalam pertemuan itu, John Kei mengatakan, 'Besok berangkat tabrak dan hajar rumah Nus Kei,' dan arahan lain dari John Kei, yaitu 'Ambil Nus Kei dalam keadaan hidup atau mati. Jika ada yang menghalangi, sikat saja,'" kata jaksa membacakan dakwaan.

Keesokan harinya, 21 Juni 2020, anggota kelompok John Kei berkumpul di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, lalu berangkat ke daerah Duri Kosambi, Jakarta Barat; dan Green Lake, Tangerang.

Di Duri Kosambi, Yustus meninggal dunia setelah diserang oleh anak buah John Kei.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/29/15544971/saksi-ahli-sebut-john-kei-tidak-dapat-dikenakan-pasal-pembunuhan-karena

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Megapolitan
Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Megapolitan
Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Megapolitan
Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Megapolitan
Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Megapolitan
Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

Megapolitan
Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Megapolitan
Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.