Apindo: 70 Persen Perusahaan di Jakarta Sanggup Bayar THR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Solihin mengungkapkan, tak semua perusahan di ibu kota mampu membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya sesuai ketentuan pemerintah.

Solihin menyebut, ada 70 persen perusahaan anggota Apindo DKI yang sanggup membayar THR. Sementara sisanya disinyalir tak mampu membayarkan THR karena sulitnya kondisi ekonomi perusahaan.

Meski demikian, Solihin menilai jumlah 70 persen itu sudah cukup besar jika mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih dihantam oleh pandemi Covid-19.

"Jumlahnya sudah cukup besar ya diatas 70 persen," kata Solihin diwawancarai di Kantor Apindo DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2021).

Solihin mengatakan, pada prinsipnya seluruh perusahaan anggota Apindo DKI Jakarta pasti mengupayakan untuk bisa membayar THR. Namun, pada kenyataannya memang ada perusahaan yang sulit untuk membayarkan THR ke karyawan.

Oleh karena itu, ia sudah meminta Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta untuk tidak langsung menjatuhkan sanksi. Ia meminta agar pemerintah membuka ruang diskusi.

"Kita minta ke Disnaker agar ada ruang diskusi pekerja dan pengusaha," ucapnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pihaknya memang bisa saja memberikan keringanan bagi perusahaan yang tak sanggup membayarkan THR. Namun, Disnaker akan terlebih dahulu mempelajari separah apa keadaan ekonomi perusahaan itu.

"Jadi kita pelajari dulu ketidakmampuan dia sampai sejauh mana. Sampai sekarang banyak sekali perusahaan yang konsultasi, khawatir tak bisa bayar THR. Tapi belum ada perusahaan yang melapor secara resmi," ucapnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR keagamaan tahun 2021 secara penuh atau tanpa dicicil.

Ida mengatakan, hal itu mengingat sejak pandemi Covid-19 pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19.

Ida menjelaskan, dalam keputusan yang diambil, Kemenaker telah melakukan diskusi dengan lembaga kerja sama tripartit nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi yang intens dengan pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh untuk menjalin kesepahaman dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021.

Kebijakan itu berbeda dengan tahun lalu. Tahun 2020, Kemennaker menerbitkan SE Menaker Nomor 6 tahun 2020 berupa kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan