Kejari Periksa 30 Pegawai Damkar Terkait Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok

Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan dan mengumpulkan informasi terkait dugaan kasus korupsi di instansi tersebut.

"Iya betul. Hari ini kami memeriksa sekitar 30 orang," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto saat dikonfirmasi, Selasa.

Menurut Herlangga, puluhan orang yang dimintai keterangan tersebut sebagian besar merupakan pegawai hononer.

Mereka bekerja sebagai anggota regu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cimanggis dan Tapos Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

"Anggota regu di UPT Cimanggis dan Tapos," kata Herlangga.

Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci pertanyaan yang dilontarkan kepada puluhan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok itu.

Herlangga hanya memastikan bahwa pihaknya akan terus mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang mungkin mengetahui ada dugaan korupsi di dinas tersebut.

"Kami rally untuk pendalaman. Kan keterangannya (masih) sedikit," pungkasnya.

Dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok sebelumnya mencuat setelah dibongkar oleh anggotanya sendiri, Sandi Butar Butar.

Kuasa hukum Sandi, Razman Nasution, dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1 miliar akibat dugaan korupsi itu, dari mulai dugaan penggelembungan anggaran pengadaan sepatu pemadam kebakaran dan PDL (pakaian dinas lapangan) hingga Rp 500.000 per pasang, baju, sampai mobil.

Ia juga menyinggung pencairan honorarium terkait Covid-19 bagi Sandi yang tidak utuh, hanya Rp 850.000 dari total Rp 1,7 juta yang tertera dan baru sekali dicairkan.

Akibat tindakannya, Sandi mengaku mengalami intimidasi hingga ancaman pemecatan, meski Kepala Dinas Damkar Gandara Budiana dan Wali Kota Mohammad Idris membantah hal itu.

Idris mengeklaim bahwa pemerintahannya mendukung penuh pengusutan dugaan korupsi di dinas pemadam kebakaran yang belakangan diungkap oleh anak buahnya, Sandi Butar Butar.

"Prinsipnya, kami, pemkot, berkomitmen tentang masalah tata kelola yang baik dan bersih. Segala informasi dan tanggapan dari masyarakat terkait perbaikan tata kelola yang baik dan bersih ini sesuatu yang menjadi masukan bagi kami yang baik, yang positif," ungkap Idris kepada Kompas.com, Senin (19/4/2021).

"Kami mendukung penuh upaya pengusutan kasus, melalui mekanisme yang berlaku, tentunya," tambahnya.