Ketua DPR: Kebijakan Tunda Kedatangan WNA Selama Larangan Mudik demi Rasa Keadilan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, kebijakan pemerintah menunda sementara kedatangan warga negara asing (WNA) selama berlakunya larangan mudik Lebaran 2021 dibuat demi rasa  keadilan. Kebijakan itu dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat di tengah adanya larangan mudik Lebaran.

"Pemerintah dalam masa peniadaan mudik ini, untuk bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, ... menunda kedatangan warga negara asing ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Sehingga tidak ada orang dari luar negeri datang ke Indonesia," kata Puan, Rabu (12/5/2021).

Dia mengemukakan hal itu usai meninjau pelaksanaan larangan mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Tol Cikampek hari ini.

Ia menegaskan, pemerintah telah memberlakukan aturan tersebut untuk penerbangan reguler maupun pesawat carter.

"Alhamdulillah hal itu sudah dilakukan dan sampai saat ini menjelang Idul Fitri, sampai batas waktu yang ditentukan, untuk memberi keadilan ke masyarakat, kita tidak akan mengizinkan warga negara asing dengan tujuan tertentu tanpa izin khusus, apakah itu dilakukan secara reguler atau pesawat carter,” ujar dia.

Saat meninjau bandara Soekarno-Hatta, Puan mengeklaim telah terjadi penurunan signifikan penumpang di terminal kedatangan dan keberangkatan. Namun, dia tetap meminta agar aparat di lapangan bertugas sesuai mekanisme yang berlaku dan disiplin pada protokol kesehatan.

"Kedisiplinan protokol kesehatan ini harus terus dilakukan sampai kita benar-benar selesai pandemi. Bukan hanya dalam rangka hari raya," kata dia.

Puan juga berpesan kepada petugas tes Covid-19 dan petugas di posko karantina agar kejadian penggunaan alat tes bekas seperti kasus di Bandara Kualanamu tidak ditiru.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah sepakat menyetop penerbangan carter dari luar negeri pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Kebijakan itu diambil berdasarkan keputusan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Senin lalu.

"Terkait penggunaan pesawat udara, sudah disetujui bahwa tidak ada penerbangan carter selama masa peniadaan mudik ini," kata Budi Karya.