Kepala BKD Bantah Keberadaan TGUPP Jadi Alasan Banyak PNS DKI Ogah Naik Jabatan

"Saya enggak melihat itu tuh (keberadaan TGUPP jadi alasan), saya enggak ngeliat itu ya," kata Maria saat dihubungi melalui telepon, Senin (18/5/2021).

Maria mengatakan, alasan terkait banyaknya ASN tidak mendaftar lelang jabatan tergantung dari individu masing-masing saja.

Namun, kata Maria, ada beberapa orang bawahannya yang menolak ikut seleksi dan menyampaikan alasan karena baru saja menjabat sebagai kepala bidang di BKD.

"Izin karena baru di kabid dan jadi penyelenggara, izin untuk tidak ikut karena takut ada unsur kepentingan. Saya izinkan untuk tidak ikut," ujar dia.

Maria juga menyebut beberapa orang juga enggan mendaftar lantaran memiliki masalah kesehatan sehingga khawatir tidak mampu mengemban tugas saat terpilih nanti.

Padahal, kata Maria, apabila sudah memberikan laporan dan menyampaikan alasan tidak bisa mengikuti seleksi jabatan, maka kewajiban untuk melaksanakan instruksi lelang jabatan bisa digugurkan.

Namun, kata Maria, sebagian besar tidak melaporkan alasan mereka sehingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan agar tak abai dalam instruksi lelang jabatan tersebut.

"Yang diharapkan pak Gubernur seperti itu, ada instruksi, kalau nggak ingin ikut karena alasan tertentu seharusnya lapor," kata Maria.

Terdapat 239 PNS DKI yang memenuhi syarat tidak mengikuti lelang 17 jabatan tingkat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut membuat Anies mengumpulkan 239 PNS tersebut pada 10 Mei 2021 pada siang bolong pukul 11.30 WIB.

Anies kemudian marah karena menilai anak buahnya tidak melakukan instruksi yang dibuat mengenai seleksi jabatan eselon II.

"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," ucap Anies.

TGUPP disorot

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menduga ratusan PNS DKI Jakarta enggan ikut mendaftar lelang jabatan eselon II lantaran keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Gembong mengatakan, TGUPP memiliki peran yang terlalu sentral sehingga banyak Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa tidak memiliki banyak kewenangan saat menjabat.

"Iya perannya terlalu sentral saya katakan, peran yang terlalu itu tidak membuat animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Selasa (11/5/2021).

Padahal, kata Gembong, tidak ada rumusan PNS tidak ingin naik jabatan karena setiap PNS pasti mengejar karir tertinggi.

Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi ke Ketua TGUPP Amin Subekti melalui telepon dan pesan WhatsApp pada 12 Mei 2021.

Namun Amin hingga saat ini belum merespons pertanyaan mengenai dugaan keberadaan TGUPP terhadap PNS DKI Jakarta.