Asisten Pemerintahan DKI: Ratusan Jabatan di Kecamatan dan Kelurahan Sudah Lama Kosong

Kekosongan tersebut, ucap Sigit, mulai diproses untuk diisi sejak Sekretaris Daerah DKI Jakarta masih dijabat oleh Almarhum Saefullah.

"Sebenarnya proses itu sudah dilaksanakan sebelumnya, jadi kalau bicara dari awal sejak pak Sekda Saefullah, sudah," tutur Sigit saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/5/2021).

Namun pelantikan banyak tertunda karena pejabat struktural DKI juga banyak berubah.

Setelah Saefullah meninggal akibat Covid-19 September 2020 lalu, Penanggungjawab Sekda DKI belum melantik calon pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sehingga hari ini calon-calon yang sudah diseleksi kembali dicek ulang karena lama tidak dilakukan pelantikan.

"Sehingga kami harus me-review ulang semua (pemilihan calon) yang sudah diselenggarakan, itu juga tentu butuh waktu untuk kita semua," kata Sigit.

Namun dia menyebut hari ini seluruh persiapan calon pejabat yang berada di tingkat kecamatan dan kelurahan sudah selesai.

Sigit mengatakan, dalam waktu dekat pelantikan secara kumulatif untuk mengisi jabatan yang kosong di kelurahan dan kecamatan bisa terealisasi.

"Artinya aparat yang kekosongan jabatan atau rangkap jabatan yang masih ada di beberapa wilayah ini bisa dituntaskan," tutur dia.

Sigit tidak menyebut secara pasti jumlah pejabat yang kosong atau rangkap jabatan di tingkat kelurahan dan kecamatan DKI Jakarta.

Dia hanya menyebut banyaknya pejabat yang pensiun atau meninggal dunia di tingkat kecamatan. Jumlah jabatan kosong dan rangkap jabatan bisa mencapai ratusan.

"Karena kan jabatan itu tidak hanya lurah dan camat ya, artinya perangkat kecamatan, kelurahan sampai kota, (jumlahnya) sampai ratusan," kata Sigit.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengkritik pejabat pelaksana tugas (Plt) di tingkat kelurahan dan kecamatan DKI Jakarta yang belum tuntas hingga saat ini.

"Kok namanya Plt berbulan-bulan pak, camat satu orang megang dua kecamatan, lurah satu orang megang dua kelurahan," kata Gembong.

Dia juga menyayangkan Sigit yang melanggar janji akan membereskan permasalahan Plt Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pamong di tingkat lurah dan kecamatan.

"Sampeyan janji nggak sampai Lebaran. Saya waktu itu sepakat di sini (membereskan masalah Plt) khusus untuk (SKPD) pamong, yang SKPD teknis saya memaklumi," tutur Gembong.

Gembong mengatakan, sangat penting bagi Pemprov DKI untuk menuntaskan masalah rangkap jabatan di tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Pasalnya, pelayanan Pemprov DKI yang menyentuh langsung masyarakat justru berada di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Dia bahkan menyebut wajah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwakilkan langsung oleh pejabat tingkat pamong itu.

"Kenapa saya bicara SKPD pamong, karena wajahnya pak gubernur ada di situ. Kalau lurahnya nggak ada, berarti pak Gubernur nggak sampai di kelurahan itu. Itu niatku pak, sampean saya kejar-kejar supaya apa wajah Pemprov itu baik di tengah masyarakat," kata Gembong.

Ia ingin pelantikan camat dan lurah yang masih berstatus Plt dipercepat agar pelayanan ke tengah masyarakat tidak terganggu.

"Saya seperti ini karena tau gimana susahnya di lapangan. Ini apa sih sebetulnya jadi persoalan itu, apa sih yang membuat kelambatan pemprov ini didefinitifkan," ucap dia.

Namun Gembong tidak mengungkap berapa banyak kecamatan dan kelurahan yang kini dijabat oleh Plt.

"Kita sama-sama tau lah pak (Sigit), kalau saya buka di sini saya rasa nggak enak," ucap dia.