Lelang Jabatan tetapi Sepi Peminat di Pemprov DKI

Kekosongan pejabat di level struktural saja kurang lebih 23 posisi.

Dari pengakuan Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, ada ratusan kursi kosong mulai dari staf kelurahan hingga kepala camat di DKI Jakarta. Beberapa jabatan bahkan tidak hanya berstatus kosong, tetapi juga sepi peminat dalam lelang jabatan yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta.

Posisi untuk Asisten Daerah bagi Kesejahteraan Rakyat (Asda Kesra) misalnya telah dilelang bersama 16 jabatan eselon II lainnya yang dibuka 14 April lalu. Namun lelang jabatan Asda Kesra dibatalkan. Penyebabnya tak lain adalah sepinya peminat.

23 Jabatan Eselon II masih dijabat Plt atau kosong

Jabatan struktural untuk eselon II di DKI Jakarta yang masih kosong ada 23 posisi. Jumlah tersebut jauh lebih banyak daripada 17 jabatan yang dilelang Pemprov DKI Jakarta saat ini.

Berikut adalah sejumlah jabatan yang masih diduduki pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan beberapa jabatan yang masih kosong:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Badan Pengembangan sumber Daya Manusia
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda
12. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah
13. Wakil Kepala Dinas Kesehatan
14. Wakil Kepala Dinas Pendidikan
15. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
16. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
18. Badan Pengelola Aset Daerah
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Kepala Badan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
21. Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah
22. Sekretaris Dewan
23. Wali Kota Jakarta Selatan

Sepi peminat

Asisten Pemerintahan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, peserta seleksi lelang jabatan kali ini merupakan peserta terbanyak dari lelang yang pernah diselenggarakan Pemperov DKI Jakarta.

"Ini adalah peserta terbanyak dari lelang jabatan yang pernah diselenggarakan," kata Sigit di ruang rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (24/5/2021).

Kurang lebih ada 185 orang yang lolos tahap administrasi, dan 181 orang yang mengikuti tahap selanjutnya.

Peserta memang cukup banyak, tetapi Sigit tidak menyebutkan bahwa peserta yang banyak dibarengi dengan pembukaan lelang jabatan yang juga banyak.

Sepinya peminat justru terlihat dari batalnya lelang jabatan untuk posisi Asisten Daerah Bidang Kesra. Padahal persyaratan minimal peserta lelang hanya tiga peserta saja, itu pun belum bisa dipenuhi. Hanya ada dua orang yang mengikuti lelang jabatan untuk posisi tersebut.

Sebelumnya ada 239 PNS yang memenuhi syarat seleksi tetapi memilih untuk abai terhadap instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) yang mewajibkan mereka ikut proses seleksi.

Banyaknya PNS yang enggan mengikuti seleksi terbuka ini membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencak-mencak. Pada 10 Mei 2021, dia memperingati ratusan PNS yang enggan mengikuti seleksi karena tidak mematuhi perintah atasan dengan mengabaikan proses seleksi tersebut.

"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," kata Anies.

Jabatan staf kelurahan hingga kecamatan kosong berbulan-bulan

Mandeknya regenerasi organisasi perangkat daerah di Jakarta tidak hanya terjadi di level atas.

Ketua Fraksi PDI-P yang juga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyinggung soal posisi untuk ratusan staf kelurahan, kepala lurah hingga kepala camat yang kosong selama berbulan-bulan.

"Kok namanya Plt berbulan-bulan, Pak. Camat satu orang megang dua kecamatan, lurah satu orang megang dua kelurahan," kata Gembong di ruang rapat Komisi A, Senin.

Gembong mempertanyakan komitmen Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan permasalahan tersebut sesegara mungkin. Pasalnya, pejabat di tingkat lurah dan camat merupakan ujung tombak pelayanan dari Pemprov DKI yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Kenapa saya bicara SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pamong, karena wajahnya Pak Gubernur ada di situ. Kalau lurahnya nggak ada, berarti Pak Gubernur nggak sampai di kelurahan itu," kata Gembong.

Data beberapa posisi camat dan lurah dijabat Plt pernah diberikan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Kompas.com pada Maret 2021 yaitu Camat Kebayoran Lama, Camat Kebon Jeruk, Camat Tanah Abang, Camat Gading, Lurah Grogol Selatan, Lurah Grogol Utara, Lurah Manggarai.

Ketua Fraksi PSI August Hamonangan saat itu menyebutkan, masih banyak Plt yang tidak disebut dalam data tersebut karena keterbatasan akses data.

Asisten Daerah DKI Jakarta Sigit menggatakan, kekosongan jabatan tersebut sudah lama terjadi dan juga sudah diproses dari masa Sekretaris Daerah masih dijabat Almarhum Saeufullah.

Namun karena pergantian jabatan Sekretaris Daerah dan lamanya proses pelantikan, Pemrov DKI kembali melakukan review terhadap calon pejabat yang akan mengisi jabatan kosong.

"Sehingga kami harus me-review ulang semua yang sudah diselenggarakan, itu juga tentu butuh waktu untuk kita semua," kata Sigit.