Anies Sebut Pernyataan Wamenkes soal Nilai E Bisa Ganggu Kerja Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan pernyataan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Republik Indonesia Dante Saksono yang memberikan penilaian DKI Jakarta sebagai provinsi terburuk dalam penanganan Covid-19.

Anies menilai, pernyataan tersebut justru membuat kerja penanganan Covid-19 di Jakarta menjadi terganggu.

"Penilaian dengan skema seperti yang sempat dikeluarkan oleh Wamenkes itu justru berisiko mengganggu kerja serius penanganan pandemi," kata Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5/2021).

Anies juga meminta agar penilaian didasarkan pada fakta dan data yang ada di lapangan dan bukan dari penilaian situasi risiko.

Dia bahkan mempersilakan Kementerian Kesehatan untuk bekerja sama menyusun penilaian situasi risiko secara lebih objektif dan kontekstual.

"Pemprov DKI Jakarta akan dengan senang hati bekerja bersama Kementerian Kesehatan untuk menyusun penilaian situasi risiko secara lebih objektif, kontekstual dan menjadi pendorong bagi seluruh daerah untuk secara serius menuntaskan masalah pandemi ini," ucap Anies.

Selain itu, Anies juga berharap agar Kementerian Kesehatan tidak lagi menilai kinerja penanganan Covid-19 dengan cara yang keliru.

"Kami berharap, Kementerian dapat mereview kembali cara penghitungan kondisi risiko di situasi wilayah yang mana bukan sebagai penilaian kinerja COVID-19," kata dia.

Sebelumnya, penilaian indikator risiko awalnya disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono yang diterjemahkan sebagai kualitas pengendalian pandemi Covid-19.

Dalam pemaparannya, Dante menjelaskan DKI mendapat nilai terendah dari 34 provinsi yang ada.

"Berdasarkan atas rekomendasi yang kami buat matriks tadi, ada beberapa daerah yang masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta. Tetapi ada juga yang masih di C, artinya bed occupation ratio dan pengendalian provinsinya masih baik," kata Dante dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama DPR RI disiarkan di akun YouTube DPR RI, Kamis (27/5/2021).

Namun pernyataan tersebut diluruskan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan meminta maaf terkait dengan penilaian itu.

Dia mengatakan, informasi ramai diperbincangkan publik tersebut tidak seharusnya terjadi.

"Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan dari kementerian Kesehatan atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi," ucap Budi dalam konferensi pers virtual, Jumat.

Budi menjelaskan nilai E yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta merupakan indikator risiko yang tidak semestinya menjadi penilaian kinerja.