Salin Artikel

Ketika Jalur Road Bike Bikin Mangkel Sesama Pesepeda, Merasa Didiskriminasi Berdasarkan Harga

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalur sepeda khusus road bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang juga diprotes oleh pesepeda.

Pasalnya jalur tersebut tidak bisa dilalui oleh pesepeda biasa. Hanya yang berjenis road bike saja yang diperbolehkan melintas di sepanjang JLNT.

Pantauan Kompas.com pada Minggu (6/6/2021) pagi, pencegatan sepeda non-road bike untuk masuk di JLNT sudah terlihat di flyover masuk di Jalan dr. Satrio di depan Casablanca.

Beberapa petugas dari Dinas Perhubungan juga siaga di bawah flyover keluar di depan pintu masuk Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak dan juga di depan Citywalk Sudirman.

Para petugas menggunakan pengeras suara meminta agar setiap jenis sepeda non-road bike diminta keluar jalur khusus road bike.

Pesepeda merasa didiskriminasi

Kebijakan JLNT hanya untuk pesepeda tertentu membuat para pesepeda non-road bike merasa didiskriminasi.

Seorang pesepeda non-road bike, Darta yang dikeluarkan dari JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang merasa kebijakan tersebut berorientasi pada jenis sepeda mahal saja.

"Harga road bike itu minimal Rp 25 juta lho, saya merasa dibedakan," kata Darta.

Dia merasa tak perlu keluar jalur karena jenis sepeda yang dia gunakan juga bisa melaju dengan baik.

Apa yang diungkapkan Darta juga dirasakan oleh rekannya Yono. Dia merasa kesal lantaran harus dikeluarkan dari jalur khusus road bike.

"Mangkel saya, tiba-tiba disuruh keluar karena sepeda saya berbeda (bukan jenis road bike)," tutur Yono.

Dia mengatakan kebijakan jalur khusus road bike sangat diskriminatif terhadap pesepeda lainnya.

"Sangat diskriminatif, karena kan sebenarnya bisa kami diberikan jalur lambat," kata dia.

Diminta untuk dihentikan

Pengamat Kebijakan Publik Azas Tigor Nainggolan menilai kebijakan lintasan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang diskriminatif.

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta segera menghentikan kebijakan tersebut sebelum menimbulkan kekacauan.

"Kebijakan diskriminatif tersebut harus segera dihentikan agar tidak menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk dalam penegakan aturan lalu lintas," kata Tigor.

Tigor mengatakan, kebijakan tersebut diskriminatif karena tidak memiliki aturan yang jelas hanya mengkhususkan sepeda jenis tertentu.

Aturan liar tanpa regulasi itu akan merusak citra pesepeda secara umum.

"Akibat ulah pembuatan (jalur khusus road bike) oleh kepolisian dan kebijakan liar oleh Pemprov Jakarta, ini akan membuat publik marah kepada pesepeda secara umum," kata Tigor.

Penjelasan Dishub

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan aspek utama Dishub DKI melarang sepeda non-road bike melintas di jalur sepeda road bike karena aspek kecepatan.

Menurut dia, pesepeda non road bike memiliki kecepatan rendah dengan rata-rata 20 kilometer per jam, sedangkan pesepeda road bike berada di kecepatan rata-rata 40 kilometer per jam.

Perbedaan kecepatan dinilai bisa menimbulkan kecelakaan.

"Karena dari aspek kecepatan, jadi di lintasan ini kecepatan pesepedanya tinggi sehingga pada saat bergabung dengan pesepeda non road bike itu bisa menyebabkan kecelakaan," kata Syafrin.

Alasan kedua adalah sepeda non-road bike sudah memiliki jalur permanen yang diberikan di Jalan Sudirman-Thamrin.

Jalur sepeda yang kedapatan masuk JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang khusus road bike akan diminta keluar lintasan di depan Citywalk Sudirman dan diminta melanjutkan ke jalur sepeda permanen.

"Jadi kenapa pilihannya di jalur ini (JLNT) karena sudah terintegrasi dengan jaringan jalur sepeda permanen yang ada di Sudirman-Thamrin, jadi begitu ada pesepeda non road bike mereka bisa diarahkan masuk ke jalur sepeda," tutur Syafrin.

Pertimbangan juga didasari dari peningkatan jumlah pesepeda road bike yang beraktivitas di JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang sebanyak 74 persen.

Syafrin mengatakan keputusan untuk melarang sepeda non road bike ikut-ikutan melintas di jalur khusus road bike JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang berdasarkan hasil kajian sebelumnya.

Dalam uji coba tahap pertama, Syafrin bertutur ada banyak hambatan yang dirasakan road bike saat bercampur dengan sepeda non road bike.

"Memang tidak bisa (bercampur) karena sudah diuji coba pertama itu ternyata banyak yang menghambat untuk kecepatan road bike," ucap dia.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/07/08091611/ketika-jalur-road-bike-bikin-mangkel-sesama-pesepeda-merasa

Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke