BNPB Minta Pemprov DKI Tanggung Biaya Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19

Penghentian sementara pembiayaan akan dimulai 15 Juni 2021.

Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi mengatakan, BNPB menyerahkan sepenuhnya pembiayaan hotel untuk isolasi terkendali ke Pemprov DKI Jakarta selama anggaran masih diproses di Kementerian Keuangan.

"Mungkin ditanggung Pemda dulu karena kita masih mengusulkan ke Kemenkeu," ucap Dody, Selasa (8/6/2021).

BNPB juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan fasilitas yang tersedia saat ini untuk isolasi terkendali pasien Covid-19.

Pasalnya, selain anggaran yang belum pasti, BNPB menyebut masih ada utang yang harus dibayar terkait pembiayaan hotel untuk isolasi terkendali di DKI Jakarta.

"Karena belum lunas (pembayaran) hotel-hotelnya jadi mungkin sebaiknya ditangani dulu oleh Pemda menggunakan fasilitas yang ada," ujar Dody.

Pemerintah saat ini diketahui berutang Rp 140 miliar ke 31 hotel di Jakarta untuk biaya isolasi terkendali pasien Covid-19.

Utang tersebut merupakan pembiayaan periode Januari sampai dengan 15 Juni 2021. Total tagihan sebenarnya Rp 200 miliar tetapi yang baru dibayarkan Rp 60 miliar.

"Khusus DKI untuk (utang) hotel Rp 200.711.910.000 dan baru kami bayar talangan Rp 60 miliar," kata Dody.