Menurut Slamet, pembayaran utang tersebut sangat penting untuk operasional rumah sakit dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19.
"Di rumah sakit itu terjadi dilema. Di satu sisi dia tidak punya keuangan yang baik karena pemerintah belum bayar utang ke RS Rp 10-11 triliun," kata Slamet saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/6/2021).
Slamet menjelaskan, utang itu berasal dari biaya penanganan Covid-19 sejak tahun 2020. Padahal, pemerintah pernah berjanji untuk melunasi utang tersebut pada April 2021.
"Janji menteri kan April sudah selesai semua, tapi kenyataannya enggak," kata Slamet.
"Kalau memang keuangan pemerintah belum ada, 50 persen dulu. Karena ini membahayakan pasien Covid-19 nanti kematiannya meningkat," lanjutnya.
Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Jakarta kembali meledak. Kamis kemarin, penambahan kasus baru menembus angka 4.144 kasus.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, ledakan kasus Covid-19 di Jakarta kemarin merupakan ledakan kasus tertinggi kedua sejak pandemi Covid-19 berlangsung.
"Jika kita kilas balik, kasus hari ini mendekati angka tertinggi yang pernah terjadi pada 7 Februari 2021, yang mana mencapai 4.213 kasus dalam sehari," kata Dwi.
Dengan penambahan tersebut, kini tercatat ada 22.611 kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta. Rumah sakit pun hampir penuh.
Hingga kemarin, total tempat tidur yang disiapkan pada 139 RS yang merawat Covid-19 di Jakarta sebanyak 8.524 tempat tidur. Saat ini terisi 84 persen. Sedangkan untuk ICU dari 1.186 tempat tidur yang disediakan, kini terisi 74 persen.
(Penulis : Ihsanuddin/Editor : Egidius Patnistik)
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/17300451/pemerintah-masih-punya-utang-rp-11-triliun-ke-rumah-sakit-di-tengah