Mengapa 22 Juni Ditetapkan Sebagai HUT Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebentar lagi, yakni pada 22 Juni 2021, DKI Jakarta akan merayakan hari jadinya yang ke-494.

Selidik punya selidik, penetapan hari ulang tahun (HUT) DKI di tanggal 22 Juni merupakan keputusan politik yang diambil oleh Wali Kota kelima DKI Jakarta, Sudiro.

Ia menjabat di era kepemimpinan Presiden Soekarno, tepatnya pada 1953-1960.

Sejarawan dari Universitas Indonesia (UI) Bondan Kanumoyoso mengungkap, berdasarkan catatan, ada dua pakar yang mengusulkan tanggal ulang tahun Jakarta.

Mereka adalah Prof. Hoesein Djajadiningrat, yang mengusulkan tanggal 17 Desember, dan Prof. Soekanto, yang mengusulkan tanggal 22 Juni, menjadi hari jadi Ibu Kota.

Pilihan akhirnya jatuh pada 22 Juni, seperti dilansir +Jakarta melalui akun Instagram @plusjakarta, Jumat (18/6/2021).

Mengapa 22 Juni?

Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa 22 Juni 1957 merupakan tanggal istimewa karena waktu itu pasukan Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari daratan Sunda Kelapa (Jakarta dulu).

Di saat yang bersamaan dirayakan pula hari besar kegamaan umat Islam, yakni Maulid Nabi Muhammad.

Hanya saja, menurut Bondan, penetapan tanggal oleh Prof. Soekanto merupakan interpretasi atau perkiraan karena tidak ditemukan dokumen yang memuat hal tersebut secara pasti.

Dulu Sunda Kelapa, Kini Jakarta

Jakarta mengalami banyak pergantian nama sejak era pra-kolonialisme hingga merdeka seperti sekarang.

Berikut sejumlah nama tersebut, seperti dirangkum oleh +Jakarta.
1. Sunda Kelapa (Abad ke-14)
Sunda Kelapa dulunya adalah pelabuhan besar milik kerajaan Pajajaran yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai belahan dunia untuk saling bertukar komoditas.

2. Jayakarta (22 Juni 1527)
Setelah mengalahkan Kerajaan Sunda dan membatalkan pembangunan benteng Portugis, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta oleh Fatahillah dan Syarif Hidayatullah dari Kerajaan Demak.

3. Batavia (1621)
Bertahan hingga 1942, nama Batavia disematkan oleh Belanda dengan pemerintahan bernama Stad Batavia.

4. Jakarta Tokubetsu Shi (1942)
Dalam rangka menghilangkan semua jejak Belanda, Jepang mengganti nama Batavia dengan nama Jakarta Tokubetsu Shi

5. Djakarta/Jakarta (1949)
Memasuki masa Indonesia merdeka, Menteri Penerangan Republik Indonesia Serikat (RIS), Arnoldus Mononutu menegaskan bahwa nama Ibu Kota adalah Jakarta dan menghapus nama Batavia.

6. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1961)
Sebelum menjadi DKI Jakarta, posisi Jakarta masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Status Jakarta kemudian ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat Satu yang dipimpin gubernur.