Bima Arya: PPKM Tak Maksimal Atasi Covid-19, Pemerintah Pusat Harus Berani Ambil Kebijakan Lebih Ketat

Tak terkendalinya laju kasus Covid-19, kata Bima, terlihat dari data tingginya angka kasus positif, meningkatnya angka kematian, hingga tenaga kesehatan bertumbangan karena terpapar Covid-19.

Bima menjelaskan, di tingkat daerah, kebijakan reaktif dan insidental seperti pelarangan mudik, pembatasan mobilitas, realitanya sulit dijalankan dengan maksimal di lapangan.

“PPKM yang kami terapkan sekarang ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan (Covid-19) yang semakin berat. Akan lebih efektif apabila diterapkan bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro,” ungkap Bima, Senin (28/6/2021).

Bima menilai, dalam skala kewilayahan, pemerintah daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan yang dimaksud.

Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, sambung Bima, akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga.

“Tapi sekali lagi, mungkin itu tidak akan maksimal ketika tidak diiringi oleh kebijakan yang lebih tegas, lebih ketat, dalam hal pembatasan aktivitas warga di tingkat yang lebih makro," kata Bima.

"Saya kira pemerintah pusat harus berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih ketat, mungkin tidak dipukul rata secara nasional tapi bisa diberlakukan sesuai kedaruratan wilayahnya," tambahnya.

Ia menuturkan, situasi kasus Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan.

Kasus Covid-19 di Kota Bogor, lanjut Bima, melonjak luar biasa. Penambahan kasus berada di kisaran 300-an kasus per hari.

Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 hampir mencapai 100 persen.

“Jadi saya kira semuanya perlu diperhitungkan dengan cermat, tetapi poinnya adalah dari data menunjukkan bahwa kita harus mengambil langkah kebijakan yang lebih tegas, lebih ketat, di tingkat yang lebih makro. Kalau tidak, maka korban akan semakin banyak berjatuhan,” pungkas Bima.