Depok Zona Merah, Warga Muslim Diminta Ganti Shalat Jumat dengan Dzuhur di Rumah

DEPOK, KOMPAS.com - Kota Depok, Jawa Barat, resmi berstatus sebagai zona merah atau wilayah risiko tinggi penularan Covid-19 sejak kemarin, Selasa (29/6/2021).

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengimbau warga yang beragama Islam mengikuti arahan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk tidak shalat Jumat di masjid.

"Sesuai arahan MUI, umat Islam yang berada di zona merah Covid-19 untuk dapat mengganti shalat Jumat dengan shalat dzuhur di rumah," ujar Idris melalui keterangan tertulis kepada wartawan.

"Kami mengimbau kepada umat Islam untuk dapat mengikuti arahan atau Fatwa MUI ini," lanjutnya.

Idris sendiri belum melarang 100 persen kegiatan ibadah di tempat-tempat ibadah.

Dalam peraturan perpanjangan PSBB Proporsional kedelapan yang diteken Senin (28/6/2021) lalu, Idris mengizinkan tempat ibadah buka dengan kapasitas maksimum 30 persen dan hanya dipakai untuk ibadah wajib.

Ibadah berjemaah di luar area tempat ibadah untuk sementara ditiadakan, begitu pun kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian keliling.

"Demikian pula untuk umat agama yang lainnya, diimbau untuk menghindari pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara bersama," jelas Idris.

"Tetap berada di rumah, kecuali dalam keadaan mendesak. Tingkatkan protokol kesehatan personal dan protokol kesehatan di tempat-tempat umum," tambah dia.

Sebelum status zona merah ini dirilis oleh Satgas Covid-19 RI, Pemerintah Kota Depok telah memberlakukan pengetatan sejak 2 pekan lalu, yang kemudian diperketat lagi pekan lalu, dan diperbarui pada Senin (28/6/2021) kemarin.

Idris telah melarang resepsi pernikahan dan pertemuan di gedung-gedung, menutup kawasan hiburan dan wisata, serta tidak mengizinkan layanan makan di tempat.

Porsi bekerja dari rumah atau WFH harus 75 persen. Lalu, operasional dan jumlah maksimum pengunjung mal, pasar swalayan, dan pasar tradisional dikurangi.

Data terbaru per kemarin, jumlah warga Depok yang harus menjalani isolasi dan perawatan mencapai 8.426 orang, jauh lebih banyak dari puncak gelombang pertama pada Januari lalu (5.011).

Akibatnya, rumah-rumah sakit di Depok, sebagaimana di Jabodetabek pada umumnya, sedang di ambang kolaps karena kapasitas yang tersedia tak seimbang dengan antrean pasien yang memerlukan perawatan.