Setuju Terapkan PPKM Mikro Darurat, Wali Kota Tangsel: Memang Harus Diperketat

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan, pembatasan kegiatan masyarakat memang harus lebih diperketat.

Sebab kasus Covid-19 hingga kini masih menunjukkan tren meningkat.

"Ya memang harus diperketat. Misalnya gini restoran sekarang ini kan buka sampai jam 8 malam, nanti turun lagi. Mal juga harus tutup di jam tertentu," ujar Benyamin saat dikonfirmasi, Rabu (30/6/2021).

Kendati demikian, kebijakan yang akan berlaku pada masa PPKM mikro darurat belum secara resmi diumumkan oleh pemerintah pusat.

Untuk itu, kata Benyamin, pihaknya masih harus menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait PPKM mikro darurat tersebut.

"Faktanya belum diputuskan, kan PPKM mikro darurat dari pusat belum terbit," kata Benyamin.

"Intinya setuju saya diperketat lagi," tegas Benyamin.

Adapun sampai saat ini Pemerintah Kota Tangsel masih menerapkan PPKM berbasis mikro untuk menekan penularan Covid-19.

Namun, penambahan harian kasus Covid-19 di Tangerang Selatan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan beberapa waktu belakangan.

Dinas Kesehatan mencatat, ada 167 kasus baru Covid-19 pada Selasa (29/6/2021). Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di Tangsel sudah sebanyak 13.166 kasus.

Satgas Penanganan Covid-19 mengonfirmasi 11.332 orang di antaranya sudah sembuh. Bertambah 24 orang dari data terakhir pada Senin (28/6/2021).

Sementara itu, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang dilaporkan meninggal dunia bertambah dua orang, sehingga totalnya menjadi 429 orang.

Saat ini, terdapat 1.405 pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan. Jumlah kasus aktif itu merupakan angka tertinggi yang dicatatkan Tangsel selama pandemi.

Pasien tersebut menjalani isolasi mandiri di rumahnya atau dirawat di rumah sakit dan pusat karantina Rumah Lawan Covid-19.

Tangsel yang sebelumnya berstatus zona oranye penyebaran Covid-19, kini kembali naik ke zona merah atau wilayah dengan risiko penularan tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.

Kepada Presiden, Luhut menyampaikan sejumlah usulan aturan yang akan diberlakukan. Salah satu yang diusulkan yakni PPKM darurat berlaku 3-20 Juli 2021.

Luhut mengusulkan PPKM darurat diterapkan di 45 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 76 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama kebijakan tersebut berlaku, perkantoran wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Kegiatan belajar mengajar pun tak boleh digelar secara tatap muka.

"100 persen work from home untuk sektor non-esensial, seluruh kegiatan belajat mengajar dilakukan secara online/daring," demikian usulan Luhut.

Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen.

Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Sementara, pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan.

Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar (listrik dan air), hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Kemudian, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Luhut juga mengusulkan agar selama PPKM darurat diterapkan kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.

Kemudian, restoran dan rumah makan hanya boleh menyediakan sistem layanan antar (delivery) dan take away atau bungkus.

Selanjutnya, kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan lebih ketat.

Lalu, dilakukan penutupan sementara pada tempat-tempat ibadah, fasilitas umum yang meliputi taman, tempat wisata, atau area publik lainnya, hingga kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan.

Pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi, dan kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen.

Aturan-aturan tersebut masih berupa usulan Luhut ke Jokowi. Keputusan akhir terkait aturan PPKM darurat berada di tangan presiden.