Kacaunya Penyekatan pada Hari Ketiga PPKM Darurat, Jakarta Macet Parah, Pengendara Cekcok, hingga STRP yang Dadakan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi mobilitas adalah menyekat akses keluar-masuk Jakarta.

Pekerja sektor non-esensial juga diminta 100 persen work from home (WFH). Bagi para pekerja sektor esensial, kritikal, dan individu yang memiliki keperluan mendesak, mereka harus memiliki surat tanda registrasi pekerja (STRP) apabila ingin masuk kawasan Jakarta.

Faktanya, PPKM darurat dan pemberlakuan STRP menimbulkan sejumlah kekacauan, terutama di pos-pos penyekatan di perbatasan Jakarta dan kota-kota penyangga. Pasalnya, ada 5 gerbang tol yang harus ditutup demi mengurangi mobilitas masyarakat.

Antrean kendaraan dan masyarakat yang cekcok dengan petugas menjadi contoh kekacauan yang terjadi di pos penyekatan pada Senin (5/7/2021) kemarin.

Kemacetan parah

Kemacetan parah tidak terhindarkan saat petugas gabungan TNI-Polri dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melarang warga memasuki kawasan Jakarta di pos-pos penyekatan.

Para petugas memeriksa setiap kendaraan yang hendak melintas dan masuk kawasan Jakarta. Beberapa pengendara pun harus putar balik karena tidak mendapatkan izin dari petugas.

Selama proses pemeriksaan, antrean kendaraan terus mengular. Antrean kendaraan tak hanya terjadi di pos penyekatan, tetapi juga di sejumlah jalan yang berdekatan dengan pos-pos penyekatan.

Salah satu contohnya adalah kemacetan di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, yang berdekatan dengan pos penyekatan di Jalan Kramat Jaya.

Diberitakan TribunJakarta.com, kemacetan yang sudah terjadi sejak pagi masih bertahan hingga siang hari. Sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga di sekitar pos penyekatan.
Suara bising klakson pengendara terus bersahutan.

Sementara itu, petugas kepolisian yang berjaga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mengurangi mobilitas untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Kasus Covid-19 semakin tinggi, masyarakat diimbau untuk tetap di rumah. Kemarin, sudah banyak yang meninggal, jangan sampai kasus seperti ini terjadi kepada kita dan keluarga kita," kata personel kepolisian.

"Semua sudah ditutup, Pasar Kenari tutup, semua WFH, dari rumah. Tidak ada alasan lagi," imbau polisi.

Percekcokan pengendara dan petugas

Percekcokan antara pengendara kendaraan bermotor dan petugas gabungan TNI-Polri juga tak terhindarkan selama proses penyekatan.

Dalam tayangan video Kompas TV, seorang pengendara sepeda motor cekcok dengan petugas polisi dan memaksa masuk ke Jakarta. Peristiwa tersebut terjadi di pos penyekatan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang berbatasan langsung dengan Bekasi, Jawa Barat.

Pengendara motor itu mengaku bekerja di sektor esensial sehingga berhak untuk masuk ke Jakarta.

"Buat siapa itu?" tanya seorang polisi kepada pengendara yang menunjukkan surat tugas.

"Buat dokter mana?" tanya polisi lagi.

Pengendara sepeda motor itu tetap bersikeras untuk masuk ke Jakarta karena telah mengantongi surat tugas. Meski begitu, polisi tetap meminta pengendara tersebut dan pengendara kendaraan bermotor lainnya untuk putar balik.

Kekacauan juga terjadi di pos penyekatan Kalimalang dan gerbang tol yang ditutup. Petugas TNI di pos penyekatan Kalimalang bahkan harus memaksa para pengendara untuk putar balik.

Sementara itu, para pengendara tetap bersikeras masuk ke Jakarta karena sejumlah alasan, di antaranya bekerja di sektor esensial, kritikal, dan mengantongi surat tugas kerja.

Ambulans terjebak

Mobil ambulans juga sempat terjebak kemacetan parah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin pagi.

Dalam video yang diterima Kompas.com, mobil ambulans tersebut berada di titik Universitas Pancasila (UP).

“Ambulans Rumah Sakit Aulia terjebak kemacetan akibat penyekatan di depan UP. Demikian,” ujar perekam video.

Dalam video itu, sirene mobil ambulans terus berbunyi di tengah kemacetan dan arus lalu lintas yang lumpuh total.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah membenarkan adanya mobil ambulans yang terjebak kemacetan di Jalan Raya Lenteng Agung.

Ia mengatakan, pihaknya telah membantu mobil ambulans itu untuk melintas.

“Semua ambulans kita bantu beri jalan,” kata Azis kepada wartawan, Senin siang.

Aturan STRP dadakan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan aturan baru mengenai surat tanda registrasi pekerja (STRP) yang harus dibawa untuk memasuki wilayah Ibu Kota selama PPKM darurat.

Surat tersebut harus dibawa oleh para pekerja di sektor esensial, pekerja di sektor kritikal, dan perorangan dengan kebutuhan mendesak.

Namun, pengumuman tersebut diinformasikan secara mendadak sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya. Pengumuman dilakukan pada Minggu (4/7/2021) malam di akun media sosial Pemprov DKI, sedangkan para pekerja harus beraktivitas pada Senin pagi.

Ribuan pekerja yang hendak ke Jakarta harus dipaksa putar balik karena tidak memiliki STRP. Kendala yang harus dihadapi tak berhenti sampai di situ. Para pekerja mengaku kesulitan mengakses situs pengajuan STRP.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, situs pengajuan STRP jakevo.jakarta.go.id tidak bisa diakses karena banyaknya pengajuan dalam waktu bersamaam.

Dia menyebut situs jakevo yang menjadi tempat pengajuan STRP hanya bisa diakses satu juta pendaftar dalam waktu bersamaan.

"Perlu saya sampaikan bahwa sistem tadi pagi sampai siang mengalami hang (gangguan) sampai sore. Karena begini, kapasitas untuk menampung aplikasi adalah 1 juta pendaftar bersamaan dan hari ini yang masuk 17 juta pendaftar," kata Anies dalam konferensi pers virtual, Senin.

Anies menduga ada 17 juta pendaftar yang bukan tergolong karyawan sektor esensial dan sektor kritikal di masa PPKM darurat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Khalid Triyanto mengatakan, kebijakan STRP akan diubah menjadi surat keterangan agar bisa menjadi lebih mudah.

"Itu nanti kebijakan (pengganti STRP) yang akan dikeluarkan oleh dinas surat keterangan oleh Kadisnaker," kata Khalid saat dihubungi melalui telepon.