Salin Artikel

Langgar PPKM Darurat, Pimpinan 34 Perusahaan di Jakarta Jadi Tersangka

Para pimpinan perusahaan tersebut masih mewajibkan karyawannya bekerja dari kantor, padahal bukan sektor esensial maupun kritikal.

"Sampai dengan tadi malam, sudah melakukan penyidikan, naik sidik sekitar 34 perusahaan yang kita segel dan sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Yusri menegaskan, para pimpinan perusahaan yang dijadikan tersangka dalam kasus ini. Mereka dijerat UU No 4 tahun 84 tentang Wabah Penyakit Menular.

Sementara, masih ada satu perusahaan yang berada dalam proses penyelidikan lantaran baru diperiksa polisi.

Pelanggaran yang dilakukan puluhan perusahaan tersebut ditemukan saat polisi melakukan patroli sejak Senin (5/7/2021) sampai Kamis (8/7/2021). Artinya, angka tersebut masih bisa bertambah.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di Ibu Kota. Data terakhir, sebanyak 202 perusahaan sudah ditindak karena melanggar PPKM Darurat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyebutkan bahwa penindakan tersebut dilakukan pada periode 5-8 Juli 2021, dengan diawali inspeksi mendadak (sidak).

"Sejak tanggal 5 Juli sampai tanggal 8 Juli ini kita melakukan inspeksi mendadak kepada 276 perusahaan yang ada di lima wilayah Jakarta dan menemukan 202 perusahaan harus dilakukan penindakan," kata Andri di Jakarta, Kamis (8/7/2021), seperti dikutip Antara.

Andri menjelaskan bahwa dari 202 perusahaan yang ditindak tersebut dilakukan penutupan sementara dengan rincian sebanyak 187 perusahaan ditutup karena adanya kasus COVID-19.

Perusahaan yang ditutup sementara itu terdiri dari 79 perusahaan di Jakarta Pusat, 27 perusahaan di Jakarta Barat, 19 perusahaan di Jakarta Utara, enam perusahaan di Jakarta Timur, dan 56 perusahaan di Jakarta Selatan.

Sementara sebanyak 15 perusahaan lainnya ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan COVID-19.

Rinciannya, empat perusahaan di Jakarta Pusat (dua non esensial dan dua esensial), dua perusahaan di Jakarta Barat (satu non esensial dan satu esensial), serta sembilan perusahaan di Jakarta Selatan (empat non esensial dan lima esensial).

"Semuanya kami lakukan penutupan karena pelanggarannya, tidak ada yang dikenakan denda," ucap Andri.

Pemprov DKI Jakarta, kata Andri, menegaskan bahwa perusahaan sektor esensial dan kritikal tetap akan dilakukan pengawasan ketat .

"Perusahaan yang masuk sektor esensial dan sektor kritikal bukan berarti tidak disidak atau tidak dilakukan pengawasan, tetap akan kita periksa/awasi malah justru lebih ketat pengawasannya. Kalau mereka melanggar prokes bukan hanya ditegur tapi kita beri sanksi," ujar Andri.

Sanksi tersebut, kata Andri, diberlakukan berjenjang dengan rincian mulai dari penutupan tiga hari (bagi sektor esensial-kritikal).

Pelanggaran kedua dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50 juta. Pelanggaran ketiga akan direkomendasikan ke Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk pencabutan izin operasional.

Selama masa PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021, hanya perusahaan atau sektor-sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan beroperasi dengan berbagai ketentuan pembatasan.

Sementara di luar itu diharuskan memberlakukan kerja di rumah (work from home/WFH) 100 persen.

Dari aturan terbaru, Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merevisi sektor esensial dan kritikal dalam PPKM Darurat 2021 ini.

Untuk sektor esensial adalah sebagai berikut:

a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan
lembaga pembiayaan.
b. Pasar modal.
c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
d. Perhotelan non penanganan karantina.
e. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri).

Luhut menerangkan bahwa untuk butir (a) sampai (d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Sementara untuk butir (e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal sebesar 50 persen staf yang bekerja di fasilitas produksi/pabrik, sementara untuk wilayah perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10 persen staf.

Sementara itu, untuk sektor kritikal, yakni:

a. Kesehatan
b. Keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Energi
d. Logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat
e. Makanan dan Minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan
f. Petrokimia
g. Semen dan bahan bangunan
h. Objek Vital Nasional
i. Proyek Strategis Nasional
j. Konstruksi
k. Utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah)

Untuk butir (a) dan (b) dapat beroperasi maksimal 100 persen staf tanpa ada pengecualian.

Sedangkan butir (c) sampai (k) dapat beroperasi maksimal 100 persen staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sementara untuk operasi perkantoran guna mendukung operasional, maka hanya diberlakukan maksimal 25 persen staf.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/09/15433321/langgar-ppkm-darurat-pimpinan-34-perusahaan-di-jakarta-jadi-tersangka

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Lahan Bintaro Xchange Digugat oleh Warga yang Mengaku Ahli Waris

Saat Lahan Bintaro Xchange Digugat oleh Warga yang Mengaku Ahli Waris

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel Capai 98,3 Persen

UPDATE 27 Januari: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel Capai 98,3 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Megapolitan
Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Megapolitan
3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Megapolitan
Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.