Salin Artikel

Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat secara tegas menolak draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 DKI Jakarta.

Koalisi ini terdiri dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Mereka menolak dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, revisi cenderung hanya sepihak dan menyalahkan warga sebagai penyebab meningkatnya angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta tanpa mengevaluasi pola komunikasi dan tanggung jawab hukum yang diemban pemerintah.

"Penegakan hukum (atas) protokol kesehatan di DKI Jakarta dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 masih belum konsisten dan adil diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat," kata Pengacara Publik LBH Jakarta Charlie Albajili dalam keterangannya, Minggu (25/7/2021).

Konsistensi penegakan hukum, edukasi masyarakat dan transparansi data, lanjut Charlie, adalah hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong tertib hukum dalam masyarakat.

Kedua, sanksi pidana berpotensi menyasar dan menambah kesengsaraan masyarakat miskin kota yang hidupnya bergantung pada perkerjaan informal harian di luar rumah atau jalanan.

Ketiga, upaya mengatur sanksi pidana bagi masyarakat hanyalah bentuk pengalihan dari kegagalan pemerintah melaksanakan tanggung jawab dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pemerintah Provinsi DKI juga perlu mengevaluasi ulang pemberian kewenangan penyidikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditegaskan kembali dalam revisi tersebut.

"Selain menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian dalam penegakan peraturan di daerah, hal ini juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, mengingat besarnya kewenangan yang diberikan ke Satpol PP serta masih maraknya kekerasan dan praktik pungutan liar yang terjadi selama ini," ucap Charlie.

Atas dasar tersebut, Koalisi Masyarakat menuntut Gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta agar segera melakukan beberapa hal penting. Pertama, membatalkan rencana perubahan Perda 2 Tahun 2020;

Kedua, Pemprov DKI Jakarta agar mengevaluasi dan mencabut aturan terkait kewenangan penyidikan Satpol PP.

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta agar melakukan persuasi kepada masyarakat dengan menjamin keterbukaan informasi dan penyebaran informasi yang merata terkait penanganan Covid-19 dan akses terhadap jaminan sosial.

Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang juga dikenal dengan Perda Covid-19.

Dilansir dari draf perubahan Perda Covid-19 yang dikirimkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Rabu (21/7/2021), terdapat pasal tambahan mengenai sanksi pidana yaitu Pasal 32A dan Pasal 32B.

Selain itu, ada kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/25/17084161/koalisi-masyarakat-tolak-penambahan-sanksi-pidana-dan-kewenangan-satpol

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Eks Ketua Tim Jaguar Usai Dilebur Jadi Tim Patroli Presisi: Jalani Pelatihan hingga Waktu Patroli Lebih Panjang

Cerita Eks Ketua Tim Jaguar Usai Dilebur Jadi Tim Patroli Presisi: Jalani Pelatihan hingga Waktu Patroli Lebih Panjang

Megapolitan
102 RT Terendam Banjir Jakarta, Ketua DPRD: Sumur Resapan Tidak Ada Gunanya

102 RT Terendam Banjir Jakarta, Ketua DPRD: Sumur Resapan Tidak Ada Gunanya

Megapolitan
Kendaraan Berpelat Khusus RF Tidak Kebal Ganjil-Genap, Polda Metro Jaya: Tak Ada Keistimewaan.

Kendaraan Berpelat Khusus RF Tidak Kebal Ganjil-Genap, Polda Metro Jaya: Tak Ada Keistimewaan.

Megapolitan
Dicecar Munarman Saat Persidangan, Saksi: Jangan Khawatir Saya Memberatkan Abang

Dicecar Munarman Saat Persidangan, Saksi: Jangan Khawatir Saya Memberatkan Abang

Megapolitan
Sebut Sumur Resapan Tak Efektif, Warga Lebak Bulus: Ini Masih Banjir, Surutnya Lama...

Sebut Sumur Resapan Tak Efektif, Warga Lebak Bulus: Ini Masih Banjir, Surutnya Lama...

Megapolitan
6 Tersangka Spesialis Pembobol Rumah Kosong Ditangkap, Polisi Amankan Sepucuk Senjata Api

6 Tersangka Spesialis Pembobol Rumah Kosong Ditangkap, Polisi Amankan Sepucuk Senjata Api

Megapolitan
Wilayahnya Dilanda Banjir Tiap Tahun, Ketua RT di Tegal Alur: Saya Bilang Ini Anniversary

Wilayahnya Dilanda Banjir Tiap Tahun, Ketua RT di Tegal Alur: Saya Bilang Ini Anniversary

Megapolitan
Polda Metro Gencar Tindak Mobil Berplat Khusus RF, DPR Siap 'Backup'

Polda Metro Gencar Tindak Mobil Berplat Khusus RF, DPR Siap "Backup"

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, 124 Kendaraan Berpelat Khusus RF Ditilang

Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, 124 Kendaraan Berpelat Khusus RF Ditilang

Megapolitan
Mantan Istri Bambang Pamungkas Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Pencemaran Nama Baik

Mantan Istri Bambang Pamungkas Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri Bersenjata Spesialis Bobol Rumah Kosong di Bekasi Ditangkap, 2 Orang Masih Buron

Sindikat Pencuri Bersenjata Spesialis Bobol Rumah Kosong di Bekasi Ditangkap, 2 Orang Masih Buron

Megapolitan
Saptol PP Awasi Penerapan Prokes di Sekolah untuk Cegah Penularan Covid-19

Saptol PP Awasi Penerapan Prokes di Sekolah untuk Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Jenazah Tahanan Polres Jaksel yang Tewas Diotopsi, Kuasa Hukum Sebut Ada Luka di Tubuhnya

Jenazah Tahanan Polres Jaksel yang Tewas Diotopsi, Kuasa Hukum Sebut Ada Luka di Tubuhnya

Megapolitan
Kerap Kebanjiran, Warga Tegal Alur Ajukan Perbaikan Saluran sejak 2018 tapi Tak Kunjung Terealisasi

Kerap Kebanjiran, Warga Tegal Alur Ajukan Perbaikan Saluran sejak 2018 tapi Tak Kunjung Terealisasi

Megapolitan
Dalang Bom Bali I Zulkarnaen Divonis 15 Tahun Penjara

Dalang Bom Bali I Zulkarnaen Divonis 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.