Pemkot Tangerang Resmi Perpanjang PPKM Level 4, Simak Aturannya

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah berujar, pihaknya memperpanjang aturan itu berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut B Panjaitan.

Kata dia, Luhut memberikan arahan kepada setiap pemimpin kabupaten/kota se-Indonesia soal perpanjangan aturan itu sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan aturan yang serupa.

"Kami mendapatkan arahan dari pemerintah pusat kemarin sore, dirapatkan bersama Menkomarves sebelum Presiden umumkan," ungkap Arief kepada awak media, Senin.

Dia menyatakan, usai diterapkannya PPKM level 4 jilid I, tingkat keterisian kasur atau bed occupancy rate (BOR) khusus Covid-19 di RS rujukan menurun jadi 78 persen.

Meski demikian, Arief mengimbau masyarakat di Kota Tangerang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dia juga berharap agar level PPKM yang diterapkan di Kota Tangerang dapat menurun hingga level 2.

"Dalam waktu 1 minggu ke depan semoga bisa turun ke level 3 bahkan ke level 2, agar semakin banyak yang bisa diselamatkan," harap Arief.

Adapun dasar dari penerapan PPKM level 4 itu adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 dan 3 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Berikut merupakan sejumlah aturan yang tercantum dalam Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 itu:

• Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online
• Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH)
• Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti perbankan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional
• Sektor esensial seperti pasar modal, teknologi komunikasi dan informasi, dan perhotelan, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf
• Sektor esensial seperti industri orientasi ekspor dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10 persen untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran
• Sektor kritikal khusus kesehatan dan keamanan dapat beroperasi dengan kapasitas 100 persen
• Sektor kritikal lainnya dapat beroperasi 100 persen maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25 persen staf
• Supermarket, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari diizinkan beroperasi sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen
• Apotek dan toko obat dapat beroperasi 24 jam
• Pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasi sampai pukul 15.00 WIB
• Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, tempat pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB
• Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat tiga orang dan waktu makan maksimal 20 menit
• Restoran, rumah makan, kafe, dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal hanya menerima take away dan tidak menerima makan di tempat
• Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, atau pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan
• Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen
• Tempat ibadah tidak mengadakan peribadatan
• Fasilitas umum ditutup sementara
• Kegiatan seni, olahraga, dan sejenisnya, dilarang untuk dilakukan
• Transportasi umum maksimal mengangkut penumpang sebanyak 70 persen dari kapasitas normal
• Resepsi pernikahan dilarang