Selain itu, menurut Gumilar, aturan wajib sudah divaksin bukanlah persyaratan yang sulit untuk didapat. Mengingat sentra vaksinasi di Jakarta cukup banyak.
"Saat ini ada aplikasi JAKI maupun PeduliLindungi yang memudahkan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengetahui sudah atau belum memiliki sertifikat vaksin, sehingga menurut kami bukan hal yang susah diterapkan," kata Gumilar dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).
Gumilar juga menyebut persyaratan wajib vaksin bisa membantu program pemerintah dalam percepatan vaksinasi Covid-19.
Secara tidak langsung, kata dia, masyarakat akan merasakan keterbatasan beraktifitas jika belum melaksanakan vaksinasi dan bisa menjadi tolok ukur untuk jenis usaha pariwisata selain salon dan restoran.
Gumilar menjelaskan, masa depan industri pariwisata dan ekonomi kreatif tergantung pada para pengusaha itu sendiri.
"Kali ini akan menjadi trend positif kedepan untuk usaha pariwisata lainnya di Jakarta akan diijinkan beroperasi kembali secara bertahap, tentunya hal tersebut juga tergantung dengan kepatuhan usaha pariwisata yang diperbolehkan beroperasi dalam menerapkan aturan-aturan atau pembatasan yang telah ditetapkan," ucap dia.
Dia mengatakan, pengawasan kebijakan wajib sudah divaksin ini akan dibantu oleh Satpol PP, TNI Polri dan unsur Disparekraf DKI Jakarta.
Tujuannya tentu agar tercipta herd immunity sesegera mungkin dan sektor pariwisata bisa kembali bangkit setelah mati suri karena pandemi.
"Sehingga kedepannya akan lebih banyak usah pariwisata yang dibuka kembali, dan menjadi salah satu upaya peningkatan ekonomi dimasa pandemi ini," tutup Gumilar.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta melalui Disparekraf mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 495 tentang Perpanjangan PPKM Level 4 pada Sektor Pariwisata.
Dalam Surat Keputusan itu, ada tiga usaha pariwisata yang boleh beroperasi yaitu hotel, restoran dan salon.
Namun aturan wajib yang harus dipenuhi ketiga sektor itu adalah kewajiban karyawan dan pengunjung harus sudah divaksin Covid-19 sebelum beroperasi.
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/29/09314331/alasan-pemprov-dki-wajibkan-pengunjung-salon-hotel-dan-restoran-harus