Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Risma mengaku tidak mengetahui soal surat yang dilayangkan Anies. Namun, Risma mengaku pernah ada koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait penyaluran BST.

Namun, agenda yang dibahas bukan persoalan data ganda melainkan mekanisme penyaluran yang diusulkan melalui bank.

"Kami rapatkan ternyata Bank DKI kalau enggak salah minggu lalu, apa dua minggu yang lalu, ya dua minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa, karena harus membuat rekening baru," kata Risma seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (3/8/2021).

Risma mengatakan, Kemensos tidak butuh waktu lama untuk menyalurkan BST meskipun lewat PT Pos Indonesia.

Terkait dengan perbaikan data, Risma mengatakan, Kemensos akan membuka kembali komunikasi dengan DKI Jakarta.

"Silakan komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan buka semuanya, tidak ada yang ditutupi," ucap mantan Wali Kota Surabaya ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, kurang lebih ada 99.450 penerima BST yang harus tertunda pencairannya karena masalah data dari Kementerian Sosial.

Dia mengatakan, pencairan BST harus tertunda karena terjadi data ganda sehingga Dinsos DKI memutuskan untuk menunda pencairan BST.

"(Tertunda) karena masih ada data dobel 99.450 KPM. Itu data dobel dari Kementerian Sosial sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," kata Premi dalam acara webinar, Jumat (30/7/2021).

Premi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menanggung BST untuk 1.007.379 keluarga penerima manfaat (KPM).

Namun, saat ini hanya 907.929 KPM yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.

Karena kekeliruan data tersebut, Premi menyebutkan, Anies langsung menyurati Risma untuk meminta data yang valid agar BST bisa segera dicairkan.

"Pak Gubernur (Anies) sudah bersurat kepada Ibu Mensos (Risma) untuk meminta kepastian data by name by address siapa saja yang mendapat BST Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan data," ucap Premi.