Pernyataan bahwa Depok menjadi wilayah dengan kasus aktif Covid-19 terbanyak disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, Kamis (6/8/2021). Menurut Wiku, kasus aktif Covid-19 di Depok sebanyak 27.389 pasien.
Namun juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, mengungkit masalah kesenjangan data antara daerah dan nasional yang sampai sekarang tak kunjung beres dan malah kian parah.
"Data yang dirilis jubir satgas pusat kemarin adalah data yang belum mencerminkan data real di Kota Depok," kata Dadang kepada Kompas.com, Jumat (6/8/2021).
"Karena gap/kesenjangannya sangat, sangat tinggi. (Selisih) yang sembuh 23.967 kasus dan kasus aktif selisihnya 17.413 kasus," ujarnya.
Berdasarkan data real di lapangan, saat ini tersisa 9.519 kasus aktif Covid-19, jauh sekali dengan yang dirilis oleh Wiku: 27.389 pasien.
Begitu pun kasus kesembuhan. Depok melaporkan sudah ada 81.198 pasien Covid-19 yang bebas isolasi, sementara versi Pusat baru 57.231.
Data kematian terkonfirmasi Covid-19 pun selisih. Depok sudah mencatat 1.792 korban, sedangkan Pusat baru 1.169
"Satgas Pusat kurang peka terhadap gap data yang semakin tinggi," ujar Dadang.
"Kondisi ini (kesenjangan data) sudah saya sampaikan berkali-kali kepada Satgas Pusat, bahkan dari tahun 2020," tambah dia.
Kesenjangan data tak kunjung beres
Kompas.com mencatat riwayat kesenjangan data di mana Depok seringkali menjadi korban keterlambatan input data Satgas Pusat.
Masalah itu sempat dilaporkan Depok sejak Oktober 2020, ketika kasus aktif/pasien Covid-19 di Depok lebih tinggi ketimbang yang dilaporkan oleh Pemprov Jawa Barat maupun Satgas Penanganan Covid-19 pusat.
Laporan itu tak digubris dan isu ini akhirnya mencuat ke permukaan pada Februari 2021 ketika situasi berbalik seperti sekarang, data versi pemerintah pusat lebih tinggi.
Wiku Adisasmito pada 25 Februari 2021 mengungkapkan kasus aktif Covid-19 di Depok mencapai 7.096 pasien, sementara Depok melaporkan tinggal 3.740 pasien.
"Masalah ini sudah disampaikan sejak lama, baik ke pusat maupun ke provinsi. Jadi, saya tuh, meminta kepada satgas pusat untuk konsent terkait data ini. Segera lakukan rekonsiliasi," ucap Dadang kala itu.
"Ini menjadi masalah utama dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, padahal data adalah basis utama kebijakan dan dijadikan input perhitungan zona risiko daerah. Bagaimana zona risiko daerah bisa valid hasilnya, jika diambil dari basis data yang salah," ujar dia.
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/06/12110261/depok-bantah-punya-kasus-aktif-covid-19-terbanyak-kritik-gap-data-yang