Ketika Anggota DPRD Kota Tangerang Saling Lempar Jawaban soal Anggaran Fantastis Pakaian Dinas Berbahan Louis Vuitton

Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta.

Padahal anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2020 hanya sebesar Rp 312,5 juta.

Anggaran sebesar Rp 675 juta itu rencananya akan digunakan untuk bahan pakaian 50 anggota dewan di Kota Tangerang.

Masing-masing anggota dewan pilihan rakyat Kota Tangerang itu bakal mendapat empat jenis pakaian dengan total lima setel pakaian.

Empat jenis pakaian tersebut, yakni Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH), dan Pakaian Dinas Harian (PDH).

Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo mengatakan, salah satu lini busana ternama, Louis Vuitton, bakal menjadi bahan pakaian dinas harian para anggota dewan.

Pakaian dinas harian masing-masing anggota dewan bakal dibuat dua setel.

"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).

Sementara itu, tiga pakaian lainnya akan menggunakan bahan dari lini berbeda yakni Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Adapun dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, terdapat empat peserta yang memberikan penawaran harga untuk anggaran bahan pakaian DPRD Kota Tangerang itu.

Empat peserta tersebut, yaitu PT Sarana Karya Syaban senilai Rp 238.425.000, CV Putra Jaya Karta senilai Rp 540.000.000, CV Adhi Prima Sentosa senilai Rp 675.000.000, dan CV Zulfa Bintang Pratama senilai Rp 671.250.000.

Menanggapi anggaran fantastis pengadaan bahan pakaian wakil rakyat itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo justru mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.

Menurut Gatot, pihak yang mengetahui persoalan meningkatnya anggaran tersebut adalah Sekretariat DPRD Kota Tangerang.

"Saya bilang apa, makanya kamu cek ke sekretariat, jumlahnya berapa, jenis bahannya apa, spesifikasinya apa, aku enggak ngerti. Jadi, apa mungkin itu berpengaruh ke kenaikan harga," paparnya melalui sambungan telepon, Jumat (5/8/2021).

Gatot juga mengaku tidak memahami bahan atau warna bahan pakaian yang bakal mereka gunakan nantinya.

Dihubungi terpisah, Sekretariat DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono sebelumnya mengaku tidak memantau perbedaan anggaran pada tahun ini dan tahun kemarin.

Spesifikasi dari tiap pakaian tersebut mengacu kepada standar satuan harga (SSH) dari pemerintah setempat. Namun, dia juga tidak mengetahui spesifikasi atau bahan pakaian tersebut.

Pengadaan pakaian itu, lanjutnya, dianggarkan dalam satu tahun satu kali. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) juga mengaku tak mengetahui persoalan anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang yang meningkat hingga dua kali lipat pada tahun 2021.

Pihak yang lebih mengetahui soal peningkatan anggaran bahan pakaian itu adalah tim pejabat pembuat komitmen (PPK).

Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul sebelumnya mempertanyakan anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang melonjak di tengah pandemi Covid-19.

"Pertanyaannya, apakah jumlah tersebut masuk dalam kategori wajar dengan tingkat ketimpangan ekonomi saat ini? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar saya kira," papar Adib kepada awak media, Rabu (4/8/2021).

Adib kembali mempertanyakan hati nurani para wakil rakyat itu. Paslanya, banyak warga yang harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19.

"Saya hanya mau bertanya, apakah itu anggota DPRD Kota Tangerang masih punya hati pakai baju itu?," tanya dia.