Ngototnya Anies Gelar Formula E di Sisa Masa Jabatan, Dianggap Cari Panggung Menuju 2024

Dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 itu, Anies memberikan daftar isu prioritas yang harus dituntaskan pada 2022, yaitu tahun terakhir Anies menjabat sebagai gubernur.

Program prioritas yang menjadi sorotan adalah isu nomor dua dalam daftar, setelah isu revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

Isu tersebut adalah rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022.

"Isu: Formula E. Target keluaran: terselenggara lomba Formula E. Target waktu: Juni 2022," tulis Anies.

Anies meminta agar isu prioritas yang dia berikan dalam lampiran bisa segera dikerjakan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Memastikan tercapainya penyesuaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022," kata Anies.

Dia juga meminta Sekda DKI memberdayakan seluruh perangkat daerah untuk melanggengkan ajang balap mobil listrik itu.

Jadi tanda tanya besar

Instruksi yang memberikan fokus pada ajang Formula E ini sontak menjadi sorotan anggota parlemen di Kebon Sirih.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai, tingkah Anies yang membuat Formula E sebagai isu prioritas mengundang tanda tanya besar.

Pasalnya, DKI Jakarta saat ini sedang kekurangan anggaran karena pendapatan yang tersendat pertumbuhan ekonomi.

"Kemarin desak (pemerintah) pusat untuk mengeluarkan DBH (dana bagi hasil) karena kesulitan (keuangan), lalu memprioritaskan untuk hal-hal yang sekunder, hura-hura, membuat tanda tanya besar ada apa sebenarnya dengan Formula E," kata Gilbert, Senin (9/8/2021).

Anggota Komisi B DPRD DKI ini juga menyebutkan, ajang Formula E sudah dipastikan rugi dan waktu persiapan tidak cukup hanya 11 bulan dari sekarang.

Bahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta tidak mempublikasikan studi kelayakan ajang balap mobil listrik yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019.

"Sekarang (keuangan DKI) terseok-seok, masak iya nanti kalau ada uang di tahun 2022 bukan untuk UMKM yang sebenarnya diperlukan rakyat," kata Gilbert.

Bak menari di atas penderitaan orang lain

Kritik juga datang dari Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak.

Dia menyebutkan, jika Anies memaksa Formula E terselenggara, Anies layak disebut sedang menari di atas penderitaan warga Jakarta yang terdampak pandemi.

"Formula E kalau dipaksakan, gubernur (Anies) menari di atas penderitaan masyarakat," kata Johnny, Senin.

Politikus PDI-P ini mengatakan, banyak warga Jakarta yang kini berjuang melawan ketidakpastian iklim ekonomi akibat pandemi.

Selayaknya Pemprov DKI mengalihkan ego balap mobil tersebut pada program yang bersifat bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat.

"Dana (penyelenggaraan Formula E yang sudah disetor) Rp 1,6 triliun itu kita refocusing saja, kita alihkan dia ke penanganan Covid-19, khususnya bansos," ucap Johnny.

"Dari kacamata pertama ini bagian dari politik panggung besar Anies menuju 2024," kata dia.

Selain itu, Yunarto melihat, tidak ada pilihan mundur bagi Anies karena sudah menyetorkan sejumlah uang untuk penyelenggaraan Formula e ini.

Jika tidak terlaksana, ada kemungkinan uang yang sudah disetor akan menjadi problem hukum untuk Anies ke depannya.

"Karena sudah ada commitment fee yang keluar, kalau tidak jadi acaranya itu bisa dianggap bermasalah dalam konteks laporan keuangan dan secara hukum," tutur Yunarto.

Itulah sebabnya Anies mengambil langkah maju terus meski perhitungan untung rugi penyelenggaraan masih tak jelas hingga saat ini.

"Maju kena mundur kena, tapi dia (Anies) lihat sekalian saja digunakan sebagai panggung besar," ucap Yunarto.

Letak sirkuit belum jelas, studi kelayakan belum final

Terhitung 11 bulan dari target yang diminta Anies, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) masih belum menentukan letak sirkuit pengganti balap Formula E yang batal diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas).

Project Director Sportainment PT Jakarta Propertindo M Maulana mengatakan, letak sirkuit yang sebelumnya berada di Monas dipastikan batal dan masih dicari tempat untuk ajang balap mobil listrik itu.

"Letak sirkuit juga masih berkoordinasi dengan berbagai pihak," kata Maulana saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin.

Maulana menyebutkan, lokasi sirkuit Formula E masih dipertimbangkan berdasarkan potensi yang bisa menunjukan city branding dan ikon-ikon kota Jakarta.

"Itu artinya, Jakarta nanti akan jadi sorotan dunia dan akan dilihat oleh seluruh dunia," ujar dia.

Maulana juga menjelaskan, studi kelayakan yang diminta BPK juga belum siap.

Padahal, BPK sudah meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan studi kelayakan ulang karena tidak memasukan biaya commitment fee dalam perhitungan keuntungan penyelenggara sejak 2020.

BPK juga meminta Pemprov DKI mengevaluasi hasil studi secara andal untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru dampak dari Covid-19.

"Studi kelayakan masih on process," kata Maulana.