Janji Pemkot Depok Jamin Hak Ratusan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19, dari Pendampingan hingga Sekolah

"Kami akan membuat lembaga konsultasi untuk anak-anak yang bapak-ibunya meninggal dunia kerena Covid-19," ucap Idris, kala itu usai menerima penghargaan KLA Tahun 2021 secara virtual, dikutip situs resmi Pemerintah Kota Depok, Jumat (30/7/2021).

Saat itu, ia belum membeberkan lebih jauh rencana tersebut. Namun, saat ini, program tersebut mulai benderang.

Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) akan menjadi leading sector dalam program kolaborasi antarperangkat daerah di lingkungan Pemkot Depok.

"Kata Pak Wali Kota, mereka adalah anak pejuang Covid-19. Kami tidak menamakan mereka anak yatim atau anak piatu, tetapi anak pejuang, karena orangtua mereka sudah berjuang melawan virus," kata Kepala DPAPMK Kota Depok Nessi Annisa Handari kepada Kompas.com pada Kamis (12/8/2021).

Sedikitnya 740 anak kehilangan orangtua

Sebagai informasi, hingga data terbaru diumumkan kemarin, Kota Depok telah melaporkan 1.913 kematian terkonfirmasi Covid-19.

Dari jumlah itu, ada ratusan orangtua yang masih memiliki anak-anak di bawah usia 18 tahun.

Nessi menyatakan, sedikitnya sudah 740 anak di Depok telah kehilangan orangtua akibat Covid-19 sejak pandemi melanda wilayah tersebut pada Maret 2020 hingga sekarang.

"Kurang lebih anak-anak sekitar 740-an yang kehilangan orangtua, anak-anak, ya, bukan keluarga. Kan ada orangtua yang anaknya 2 atau 3, misalnya. Kalau keluarga ada sekitar 400-an," ujar Nessi.

"Ada juga orangtua yang meninggal dua-duanya, meninggalkan 2 anak, yang satu masih SD, dan satu kuliah. Itu yang kuliah (di atas 18 tahun) juga kita masukkan ke dalam data karena memang orangtuanya sudah tidak ada. Jika anak itu sudah bekerja dan mampu, tidak kita masukkan. Tapi yang utama 0-18 tahun yang kita data," ungkapnya.

Ia menjelaskan, 740-an anak-anak ini berstatus yatim, piatu, maupun yatim piatu. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan ibu, ayah, maupun ibu dan ayah karena orangtuanya itu meninggal akibat Covid-19.

Di sisi lain, Nessi mengungkapkan, tren anak-anak di Depok yang kehilangan orangtua akibat Covid-19 sangat terasa belakangan ini.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya tren kematian akibat Covid-19 saat pandemi gelombang kedua.

"Memang terasa. Kalau dulu kan tidak terlalu banyak, setelah tahun ini lumayan. Kami masih terus mendata," sebut Nessi.

Pemetaan kebutuhan masing-masing anak

DPAPMK disebut sedang fokus mendata anak-anak yang telah kehilangan orangtua akibat Covid-19.

"Teman-teman para kader saya di lapangan mendata semua anak-anak yang kehilangan orangtua. Setiap anak yang baru kehilangan (orangtua), langsung masuk (data). Datanya dinamis, walau saya berharap tidak bertambah lagi," ungkap Nessi.

Nessi mengatakan, pihaknya akan berusaha memetakan kebutuhan masing-masing anak. Setiap anak ditengarai mempunyai keperluan dan masalah yang berbeda akibat kehilangan ini.

"Kami masih terus mendata. Kami lakukan pemetaan juga untuk kebutuhan anak-anak. Harapan kami agar tidak salah sasaran dan tidak salah menentukan kebutuhan anak-anak ini," kata dia.

Nessi memberi contoh, ada anak-anak yang kehilangan ibunda tetapi ayahnya masih bekerja dan mampu memenuhi nafkah mereka.

Anak-anak ini tetap harus dicari tahu, apakah memerlukan pendampingan psikologis atau tidak, sebab boleh jadi mereka merasa ada yang hilang dalam kehidupan berkeluarganya.

"Untuk itu kami ada teman-teman psikolog," ujar Nessi.

Begitu pun jika anak-anak itu kehilangan kedua orangtua alias yatim piatu. Pemerintah akan bantu mencarikan keluarga dekatnya dan mengutamakan agar anak tersebut diasuh oleh keluarga dekatnya jika bersedia.

"Kalau tidak ada, kami akan ke Dinas Sosial karena di sana ada panti asuhan, tapi yang pertama harus dicari keluarganya dulu. Jangan sampai kami titip (ke panti asuhan) tapi ternyata ada keluarga yang mau mengasuh," ujar Nessi.

Jamin hak-hak dasar sebagai kewajiban pemerintah

Inti dari seluruh kerja dan rencana ini adalah jaminan pemenuhan hak-hak dasar anak yang kehilangan orangtuanya akibat Covid-19 oleh Pemkot Depok.

"Jangan sampai mereka kehilangan orangtua, lalu kehilangan haknya. Jangan sampai karena tidak terdata dan mereka tidak tahu harus seperti apa," kata Nessi.

Ia berani menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen akan hal ini. Arahan bahkan datang langsung dari Idris dan wakilnya, Imam Budi Hartono.

"Pak Wali (Kota) dan Wakil (Wali Kota) merasa bahwa anak-anak ini perlu perhatian dari pemerintah, perlu pendampingan," ujar Nessi.

"Ini kewajiban kami supaya kami bisa memenuhi hak mereka, hak dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan," tambahnya.

Kelak, tak semua pemenuhan hak anak yatim/piatu itu dilakukan oleh DPAPMK. Kebutuhan anak-anak itu akan dihubungkan dengan dinas/perangkat daerah yang berkaitan.

"Itu akan dihubungkan dengan program Pemkot Depok untuk masyarakat. Untuk kebutuhan pendidikannya, kami akan kerja sama dengan Dinas Pendidikan, karena kan memang seperti pendidikan SD-SMP gratis," kata Nessi memberi contoh lagi.

Begitu pun soal hak-hak lain seperti urusan kartu identitas anak (KIA) dan tetek bengek administrasi kependudukan, Nessi memastikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memenuhi hak anak-anak itu.

"Pokoknya hak dasar anak-anak kami usahakan penuhi. Hak hidup merekalah, baik itu hak sipil, administrasi kependudukan, maupun hak kesehatan dan pendidikan, kami penuhi semuanya, hak dasarnya," pungkasnya.