Kasus Covid-19 Jabodetabek Melandai, Epidemiolog: Belum Saatnya PPKM Dilonggarkan

Sebagai informasi, kelanjutan PPKM level 4 di Jabodetabek akan ditentukan hari ini, Senin (23/8/2021).

"Jangan dilonggarkan dulu. Sebulan lagilah, (minimum) sampai akhir bulan Agustus. Jadi masih WFH (work from home/kerja dari rumah) sampai akhir Agustus," ujar Pandu ketika dihubungi Kompas.com.

Pandu menilai, modifikasi PPKM level 4 yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pembukaan mal dan restoran luar ruang secara bertahap, sudah membuat kasus Covid-19 tak lagi menurun, melainkan stagnan.

Padahal, kebijakan ini baru sekadar modifikasi, bukan pelonggaran PPKM.

Bisa dibayangkan, bakal seperti apa jadinya arus pergerakan warga ke kantor dan tempat-tempat lain jika PPKM dilonggarkan.

Ditambah lagi, capaian vaksinasi Covid-19 antara DKI Jakarta dan kota-kota penyangga sejauh ini masih cukup timpang.

Sehingga, apabila PPKM dilonggarkan dan berujung pada dibukanya aktivitas perkantoran secara masif, peningkatan penularan Covid-19 tak terhindarkan.

"Sekarang saja sudah kelihatan, (tren penularan Covid-19) tidak turun-turun lagi, stagnan, landai. Kenapa landai, karena masyarakatnya bergerak. Kalau bergerak tidak pakai 5M, ya, akan meningkatkan penularan," jelasnya.

"Makanya kalau tidak bisa meningkatkan (perilaku) pakai masker, tidak usah dilonggarkan. Nanti naik lagi dan nanti turunnya susah lagi," tambah Pandu.

Sinyal-sinyal pelonggaran PPKM sudah ditunjukkan oleh sejumlah kepala daerah di Jabodetabek.

Wali Kota Depok Mohammad Idris sudah melakukan inspeksi persiapan aktivitas makan di tempat bagi restoran-restoran dalam ruang karena hasil asesmen Kementerian Kesehatan selama beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa Kota Depok bisa menuju PPKM level 3.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa Ibu Kota sudah masuk kategori wilayah "zona hijau" dan mencapai herd immunity.