Jerit Pedagang di Pasar Tanah Abang yang Terdampak PPKM

Saat ini, aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang memang sudah diperbolehkan. Namun, ada syarat ketat yang diberlakukan. Salah satunya, pengunjung Pasar Tanah Abang harus sudah divaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama yang dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat di aplikasi PeduliLindungi.

Syarat ini diduga pedagang membuat aktivitas ekonomi dan bisnis di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, masih sepi.

"Kami juga perlu banyak pengunjung lagi datang ke sini, tapi orang kalau ke sini harus punya HP supaya bisa masuk nunjukin bukti vaksin. Aturan kayak gitu bisa bikin orang malas ke sini juga," ujar Lena (50), salah satu pedagang di Blok F Pasar Tanah Abang, seperti dilansir Kompas.id, Senin.

Sudah dua bulan terakhir, Lena tidak membuka lapak kecilnya.

Padahal, ia perlu membantu menafkahi keluarganya dengan dua anak remaja dan sang suami. Warga Tanah Abang itu kini belum memiliki modal untuk kembali berjualan pakaian dalam wanita.

"Sebelum PPKM, cuma habis lima potong, harganya Rp 15.000 kali 5, dapat berapa, sudah habis," katanya.

Sejauh ini, keluarganya beruntung karena mendapat bantuan sosial tunai Rp 600.000 dan kebutuhan pokok untuk menyambung hidup. Di sisi lain, ia juga mengharapkan bantuan modal usaha agar bisa kembali beraktivitas.

"Kalau untuk usaha sih enggak gede, ada Rp 500.000, ayo, ada Rp 1 juta, ayo, tapi, ya, pusing cari modal," ujar perempuan yang mengaku sudah berdagang di Tanah Abang sejak 1998.

Suasana Pasar Tanah Abang, Minggu (22/8.2021) siang, seperti di Jatibaru dan Blok F, memang terbilang lengang. Jalan di antara lapak-lapak pedagang dan pertokoan tidak terlihat pengunjung yang saling berdesakan.

Adel dan Tomi, pasangan suami istri yang memiliki lapak di Blok F2, baru berhasil menjual satu potong celana sampai jelang pukul 16.00 WIB.

Selama mereka kembali membuka lapak penjualan celana dua minggu terakhir, penjualan harian rata-rata hanya hitungan jari satu tangan.

"Sepi. Kalau normal banyak orang daerah beli di sini. Sebelum ada PPKM juga masih ramai. Sekarang, orang luar Jakarta takut datang dan belanja ke sini," ujar Adel yang bersama suami meneruskan usaha ayahnya lima tahun terakhir.

Adel pun khawatir jika PPKM level 4 akan diperpanjang kembali. Pasalnya, meski pusat perbelanjaan sudah bisa kembali dikunjungi publik, persyaratan menunjukkan kartu vaksinasi Covid-19 dan surat dinas atau surat tanda registrasi pekerja (STRP) bagi pengguna transportasi umum membuat kunjungan pasar jauh lebih sepi.

Sementara itu, ia harus tetap membayar utuh biaya sewa lapak yang berada di luar gedung Blok F tersebut. Biaya sewa lapak sekitar 2,5 meter kali 1,5 meter itu sebesar Rp 30 juta setahun. Ia dan suami juga tidak mendapat bantuan kebutuhan pokok atau tunai dari pemerintah.

"Kami masih bisa mengandalkan tabungan usaha, tapi ini juga sudah semakin menipis untuk modal," ucapnya.

Usaha sampingan atau jalur penjualan lain melalui toko daring pun sulit mereka jalani. Seminggu lalu, satu pihak bank menawari mereka bantuan usaha, tetapi ada kendala yang membuat kesempatan itu tidak bisa mereka dapatkan. (KOMPAS/ERIKA KURNIA)