Kritik Epidemiolog Pelonggaran PPKM Jabodetabek: Vaksinasi Timpang hingga Potensi Lonjakan Kasus

Keputusan ini sudah dapat diterka beberapa hari sebelumnya, setelah sejumlah kepala daerah di Jabodetabek melontarkan sinyal positif soal relaksasi pembatasan kegiatan warga selama ini.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, misalnya, sudah melakukan inspeksi persiapan aktivitas makan di tempat bagi restoran-restoran dalam ruang.

Langkah itu dilakukan setelah hasil asesmen Kementerian Kesehatan selama beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa Kota Depok bisa menuju PPKM Level 3.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengungkapkan bahwa Ibu Kota sudah masuk kategori wilayah "zona hijau" dan mencapai herd immunity, meski klaim ini dikritik para pakar.

Keputusan menurunkan level PPKM menjadi level 3 bagi Jabodetabek menuai sorotan dari pakar epidemiologi.

Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menganggap belum waktunya PPKM Level 4 di Jabodetabek dilonggarkan.

Ancaman lonjakan kasus

Sebelum turun ke level 3, pemerintah sudah memodifikasi PPKM Level 4 di Jabodetabek dan memicu pergerakan warga, salah satunya pembukaan mal dan restoran luar ruang secara bertahap.

Pandu menilai, modifikasi seperti ini saja sudah membuat kasus Covid-19 Jabodetabek tak lagi menurun, melainkan stagnan.

"Sekarang saja sudah kelihatan, (tren penularan Covid-19) tidak turun-turun lagi, stagnan, landai. Kenapa landai, karena masyarakatnya bergerak. Kalau bergerak tidak pakai 5M, ya, akan meningkatkan penularan," jelas Pandu kepada Kompas.com

Sepekan terakhir, penularan Covid-19 di DKI Jakarta, sebagai contoh, memang cenderung stagnan. Jumlah kasus aktif bertahan di kisaran 8.500-9.500 pasien setiap harinya.

Dari segi positivity rate mingguan, angkanya juga cenderung stagnan di 6,7-7,7 persen selama sepekan terakhir.

Di sisi lain, WHO merekomendasikan batas aman positivity rate sebesar 5 persen.

Pelonggaran PPKM di Jabodetabek, menurut Pandu, bakal langsung membuat angka-angka yang saat ini stagnan jadi meningkat.

"Sudah pasti, sudah pasti. Tidak usah dalam waktu dekat. Begitu ada kenaikan mobilitas penduduk, kan penularan lebih mudah. Itu pasti kok," ujarnya.

"Jadi, kalau masih main-main kayak gitu, ya, rasakan sendiri. Artinya enggak takut, kan," imbuh Pandu.

Masalahnya, tiada yang bisa menjamin bahwa pelonggaran ini bakal dibarengi dengan meningkatnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Padahal, penularan virus corona saat ini didominasi oleh varian Delta yang jauh lebih cepat menular.

"Kalau tidak bisa meningkatkan (perilaku) pakai masker, tidak usah dilonggarkan. Nanti (kasus Covid-19) naik lagi dan nanti turunnya susah lagi," tambah Pandu.

Vaksinasi timpang

Capaian vaksinasi Covid-19 antara DKI Jakarta dan kota-kota penyangga saat ini timpang.

Sehingga, sekalipun Pemprov DKI Jakarta berhasil melakukan 104 persen vaksinasi dosis 1 dari target 8,8 juta orang, hal itu tak serta-merta berarti herd immunity sudah tercapai, seperti klaim Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

"Yang harus divaksinasi bukan orang yang punya KTP DKI, melainkan orang yang beraktivitas di DKI. Berapa yang beraktivitias di DKI? Tiga puluh juta," kata Pandu.

"(Vaksinasi) Jakarta saja memang cukup tinggi. Tapi kan yang beraktivitas di Jakarta bukan hanya orang Jakarta. (Capaian vaksinasi Covid-19 DKI Jakarta), bila dibagi dengan 30 juta, masih di bawah 50 persen," jelasnya.

Berdasarkan data teranyar, DKI Jakarta sudah melakukan sedikitnya 9,3 juta vaksinasi Covid-19 dosis pertama, 104 persen dibandingkan target awal 8,5 juta penduduk.

Namun, hingga saat ini, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama di wilayah Bodetabek rata-rata masih di bawah 50 persen.

Hanya Kota Bogor yang laju vaksinasinya diklaim telah melewati 50 persen untuk dosis pertama.

Bahkan, sekalipun ditambah dengan jumlah penyintas Covid-19 di Jabodetabek yang diperkirakan masih memiliki antibodi saat ini, terlalu prematur untuk mengklaim bahwa warga Jakarta mencapai herd immunity.

"Itu pun (kombinasi kekebalan hasil vaksinasi dan penyintas Covid-19) baru sekitar 50 persen dan itu pun mungkin sudah mulai menurun juga daya proteksinya (dari antibodi para penyintas Covid-19)," kata Pandu.

"Kalau 50 persen sudah divaksinasi dan sudah terinfeksi, dikombinasi, 50 persennya kan masih tidak punya imnunitas sama sekali. Itu cukup besar sekali kalau dikalikan penduduk Jakarta, apalagi jika dilihat Jabodetabek. Itu yang akan berdampak buruk," tambahnya.

Pemerintah harus benahi distribusi vaksin

Ketimpangan capaian vaksinasi Covid-19 antardaerah ini semestinya dapat diurus oleh pemerintah pusat.

Wilayah Jabodetabek, meskipun terdiri dari 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, seharusnya ditangani serempak sebagai kesatuan wilayah aglomerasi.

"Yang penting kan bukan KTP-nya. Kalau hitungnya berdasarkan jumlah penduduk per wilayah ya begitu (timpang)," kata Pandu.

"Kan sudah ada konsep aglomerasi, tapi konsep itu tidak pernah dijabarkan dalam konsep yang ditangani bersama. (Vaksinasi di) Bekasi juga harus sama tingginya, Bogor juga gitu, Tangerang juga gitu. Probelmnya, siapa yang mengoordinasikan. Tidak mungkin Gubernur DKI mengoordinasikan. Makanya harus pemerintah pusat," jelasnya.

Pandu memberi usul agar Kementerian Dalam Negeri turun tangan mengurusi penanganan Covid-19 di setiap wilayah aglomerasi.

Ia mengambil contoh, masing-masing wilayah aglomerasi di Indonesia, termasuk Jabodetabek, dapat dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui staf-stafnya.

"Pokoknya, yang bertanggung jawab Mendagri, mengoordinasikan pengetatan, vaksinasi, dan sebagainya, supaya benar-benar kesatuan wilayah hidup aglomerasi bisa ditekan risikonya," kata Pandu.