Rencana Interpelasi Formula E dan Langkah Anies Kumpulkan Pimpinan 7 Fraksi

"Bagi kami yang penting warga Jakarta, bukan interpelasi, yang terpenting adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa bekerja dengan baik," kata Anies saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayyun, Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, Jumat (27/8/2021).

"Ini (interpelasi) persoalan yang tidak menyita perhatian kami sama sekali, justru malah kami lebih fokus nanganin Covid-19," imbuhnya.

Sejauh ini, sudah dua fraksi di Kebon Sirih yang resmi menyatakan akan mengajukan interpelasi terhadap Anies soal balapan mobil listrik itu, yakni PDI-P dan PSI.

Inisiator interpelasi, Ima Mahdiah dari fraksi PDI-P, menyampaikan bahwa kubunya sepakat mengajukan hak bertanya kepada gubernur karena Formula E 2022 dianggap tidak transparan.

"Itu adalah hak Dewan dan diproses di Dewan. Jadi itu adalah sesuatu yang memang menempel pada anggota DPRD, sehingga biarkan itu proses berjalan di internal Dewan karena itu bukan menyangkut kami, ini adalah usulan di dalam Dewan," lanjut Anies menanggapi rencana interpelasi.

Namun, benarkah rencana interpelasi ini tidak jadi perhatian Anies?

Konsolidasi politik

Nyatanya, Anies gerak cepat merespons rencana interpelasi terhadap dirinya selaku Gubernur DKI Jakarta.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu mengumpulkan pimpinan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta di rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021) malam.

"Iya silaturahmi, iya di rumah dinas (gubernur), bahas Formula E lah," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus penasihat Fraksi Gerindra Mohammad Taufik melalui telepon, Jumat (27/8/2021), membenarkan adanya pertemuan itu.

Dalam pertemuan itu, Anies menegaskan bahwa Formula E dipastikan akan terselenggara pada 2022, meski isu interpelasi menyeruak ke permukaan.

Anies disebut punya alasan di balik kengototannya menghelat Formula E 2022 di Ibukota. Hajatan balap mobil listrik yang menelan anggaran hingga Rp 1 triliun lebih itu diyakini sebagai salah satu cara mendongkrak ekonomi Jakarta yang sedang terpuruk.

"Kan terpuruk ekonomi kita. Justru (Formula E) salah satu cara membangkitkan ekonomi, menumbuhkan kepercayaan luar kepada kita," ucap Taufik.

Usai pertemuan tersebut, pimpinan tujuh fraksi sepakat tak akan ikut-ikutan interpelasi. Fraksi tersebut yakni Fraksi Nasdem, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Golkar, dan PPP-PKB.
Fraksi PDI-P dan PSI, yang tak diundang Anies ke rumah dinasnya, menyebut bahwa rencana interpelasi yang diajukan oleh 33 kader kedua partai akan jalan terus.

"Ya jalan terus, sekali layar terkembang jadi enggak ada kata mundur,” ungkap Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, melalui telepon, Jumat.

Kebakaran jenggot

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, langkah Anies mengumpulkan tujuh pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta justru menyiratkan pertanyaan.

“Saya enggak mengerti kenapa harus ada ketakutan terhadap interpelasi ketika kebijakan dianggap tidak bermasalah," kata Yunarto saat dihubungi melalui telepon, Jumat.

"Malah seharusnya pemprov DKI memanfaatkan panggung ini untuk menjelaskan seterang-terangnya tidak ada masalah," imbuhnya.

Langkah Anies disayangkan karena selama ini ia membangun citra sebagai pemimpin yang mengedepankan dialog dan transparansi.

"Kalau seorang Anies Baswedan harus menggunakan kekuatan politik apalagi sampai kemudian bertujuan membatalkan interpelasi, padahal tujuan hanya minta keterangan, bisa diindikasikan memang ada masalah dalam formula E yang nggak siap dijelaskan," jelas Yunarto.

"Cara yang digunakan oleh Anies Baswedan adalah logika politik praktis, logika adu kuat-kuatan politik, bukan logika berargumentasi seperti yang dia sering utarakan," kata dia.

Lagipula, menurut Yunarto, interpelasi anggota dewan seharusnya bukan menjadi sesuatu yang layak dikhawatirkan oleh gubernur.

Berbeda dengan hak angket, hak interpelasi sulit untuk dibawa ke ranah politis karena hanya hak bertanya atau meminta keterangan terhadap kebijakan yang dinilai strategis dan berdampak luas.

Hal senada diungkapkan Gembong, yang mengeklaim pernah dilobi berjam-jam oleh seorang pejabat teras Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan rencana interpelasi.

Tidak perlu sampai kebakaran jenggot, kata dia, hingga perlu bergerilya melobi-lobi banyak fraksi untuk menghentikan interpelasi.

Sebab, menurut Gembong, hak bertanya melalui hak interpelasi merupakan hak dasar anggota Dewan.

"Jadi sebetulnya enggak perlu dikhawatirkan, enggak perlu! Biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Enggak perlu kebakaran jenggot, lobi-lobi walaupun saya dilobi dua jam lebih," pungkasnya.