Salin Artikel

Rencana Interpelasi Formula E dan Langkah Anies Kumpulkan Pimpinan 7 Fraksi

"Bagi kami yang penting warga Jakarta, bukan interpelasi, yang terpenting adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa bekerja dengan baik," kata Anies saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayyun, Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, Jumat (27/8/2021).

"Ini (interpelasi) persoalan yang tidak menyita perhatian kami sama sekali, justru malah kami lebih fokus nanganin Covid-19," imbuhnya.

Sejauh ini, sudah dua fraksi di Kebon Sirih yang resmi menyatakan akan mengajukan interpelasi terhadap Anies soal balapan mobil listrik itu, yakni PDI-P dan PSI.

Inisiator interpelasi, Ima Mahdiah dari fraksi PDI-P, menyampaikan bahwa kubunya sepakat mengajukan hak bertanya kepada gubernur karena Formula E 2022 dianggap tidak transparan.

"Itu adalah hak Dewan dan diproses di Dewan. Jadi itu adalah sesuatu yang memang menempel pada anggota DPRD, sehingga biarkan itu proses berjalan di internal Dewan karena itu bukan menyangkut kami, ini adalah usulan di dalam Dewan," lanjut Anies menanggapi rencana interpelasi.

Namun, benarkah rencana interpelasi ini tidak jadi perhatian Anies?

Konsolidasi politik

Nyatanya, Anies gerak cepat merespons rencana interpelasi terhadap dirinya selaku Gubernur DKI Jakarta.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu mengumpulkan pimpinan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta di rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021) malam.

"Iya silaturahmi, iya di rumah dinas (gubernur), bahas Formula E lah," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus penasihat Fraksi Gerindra Mohammad Taufik melalui telepon, Jumat (27/8/2021), membenarkan adanya pertemuan itu.

Dalam pertemuan itu, Anies menegaskan bahwa Formula E dipastikan akan terselenggara pada 2022, meski isu interpelasi menyeruak ke permukaan.

Anies disebut punya alasan di balik kengototannya menghelat Formula E 2022 di Ibukota. Hajatan balap mobil listrik yang menelan anggaran hingga Rp 1 triliun lebih itu diyakini sebagai salah satu cara mendongkrak ekonomi Jakarta yang sedang terpuruk.

"Kan terpuruk ekonomi kita. Justru (Formula E) salah satu cara membangkitkan ekonomi, menumbuhkan kepercayaan luar kepada kita," ucap Taufik.

Usai pertemuan tersebut, pimpinan tujuh fraksi sepakat tak akan ikut-ikutan interpelasi. Fraksi tersebut yakni Fraksi Nasdem, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Golkar, dan PPP-PKB.
Fraksi PDI-P dan PSI, yang tak diundang Anies ke rumah dinasnya, menyebut bahwa rencana interpelasi yang diajukan oleh 33 kader kedua partai akan jalan terus.

"Ya jalan terus, sekali layar terkembang jadi enggak ada kata mundur,” ungkap Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, melalui telepon, Jumat.

Kebakaran jenggot

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, langkah Anies mengumpulkan tujuh pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta justru menyiratkan pertanyaan.

“Saya enggak mengerti kenapa harus ada ketakutan terhadap interpelasi ketika kebijakan dianggap tidak bermasalah," kata Yunarto saat dihubungi melalui telepon, Jumat.

"Malah seharusnya pemprov DKI memanfaatkan panggung ini untuk menjelaskan seterang-terangnya tidak ada masalah," imbuhnya.

Langkah Anies disayangkan karena selama ini ia membangun citra sebagai pemimpin yang mengedepankan dialog dan transparansi.

"Kalau seorang Anies Baswedan harus menggunakan kekuatan politik apalagi sampai kemudian bertujuan membatalkan interpelasi, padahal tujuan hanya minta keterangan, bisa diindikasikan memang ada masalah dalam formula E yang nggak siap dijelaskan," jelas Yunarto.

"Cara yang digunakan oleh Anies Baswedan adalah logika politik praktis, logika adu kuat-kuatan politik, bukan logika berargumentasi seperti yang dia sering utarakan," kata dia.

Lagipula, menurut Yunarto, interpelasi anggota dewan seharusnya bukan menjadi sesuatu yang layak dikhawatirkan oleh gubernur.

Berbeda dengan hak angket, hak interpelasi sulit untuk dibawa ke ranah politis karena hanya hak bertanya atau meminta keterangan terhadap kebijakan yang dinilai strategis dan berdampak luas.

Hal senada diungkapkan Gembong, yang mengeklaim pernah dilobi berjam-jam oleh seorang pejabat teras Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan rencana interpelasi.

Tidak perlu sampai kebakaran jenggot, kata dia, hingga perlu bergerilya melobi-lobi banyak fraksi untuk menghentikan interpelasi.

Sebab, menurut Gembong, hak bertanya melalui hak interpelasi merupakan hak dasar anggota Dewan.

"Jadi sebetulnya enggak perlu dikhawatirkan, enggak perlu! Biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Enggak perlu kebakaran jenggot, lobi-lobi walaupun saya dilobi dua jam lebih," pungkasnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/28/09472001/rencana-interpelasi-formula-e-dan-langkah-anies-kumpulkan-pimpinan-7

Terkini Lainnya

Relawan: Dokumen yang Dibawa Maling di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Bersifat Rahasia

Relawan: Dokumen yang Dibawa Maling di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Bersifat Rahasia

Megapolitan
Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Kemalingan, TV, Alat Podcast dan Dokumen Penting Raib Dicuri

Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Kemalingan, TV, Alat Podcast dan Dokumen Penting Raib Dicuri

Megapolitan
KPU Gelar Sayembara Maskot dan 'Jingle' Pilkada DKI 2024 Khusus Warga Jakarta

KPU Gelar Sayembara Maskot dan "Jingle" Pilkada DKI 2024 Khusus Warga Jakarta

Megapolitan
Berdiri Hampir Satu Jam, Pemudik Minta Tempat Duduk di Stasiun Pasar Senen Ditambah

Berdiri Hampir Satu Jam, Pemudik Minta Tempat Duduk di Stasiun Pasar Senen Ditambah

Megapolitan
Korban Kecelakaan Mobil di Sawangan Depok Alami Memar hingga Patah Tulang

Korban Kecelakaan Mobil di Sawangan Depok Alami Memar hingga Patah Tulang

Megapolitan
Diduga Alami 'Microsleep', Pengemudi Jazz Hantam Mobil Innova di Sawangan Depok

Diduga Alami "Microsleep", Pengemudi Jazz Hantam Mobil Innova di Sawangan Depok

Megapolitan
Pekan Ini, Pemprov DKI Bakal Surati Kemendagri untuk Nonaktifkan NIK 92.432 Warga Jakarta

Pekan Ini, Pemprov DKI Bakal Surati Kemendagri untuk Nonaktifkan NIK 92.432 Warga Jakarta

Megapolitan
Lebaran 2024 Usai, Fahira Idris: Semoga Energi Kebaikan Bisa Kita Rawat dan Tingkatkan

Lebaran 2024 Usai, Fahira Idris: Semoga Energi Kebaikan Bisa Kita Rawat dan Tingkatkan

Megapolitan
H+6 Lebaran, Stasiun Pasar Senen Masih Dipadati Pemudik yang Baru Mau Pulang Kampung

H+6 Lebaran, Stasiun Pasar Senen Masih Dipadati Pemudik yang Baru Mau Pulang Kampung

Megapolitan
Dirawat di Panti Sosial, Lansia M Masih Melantur Diperkosa oleh Ponsel

Dirawat di Panti Sosial, Lansia M Masih Melantur Diperkosa oleh Ponsel

Megapolitan
Dua Korban Tewas Kecelakaan Tol Cikampek Km 58 Asal Depok Dimakamkan di Ciamis

Dua Korban Tewas Kecelakaan Tol Cikampek Km 58 Asal Depok Dimakamkan di Ciamis

Megapolitan
Lansia yang Mengaku Diperkosa Ponsel Diduga Punya Masalah Kejiwaan

Lansia yang Mengaku Diperkosa Ponsel Diduga Punya Masalah Kejiwaan

Megapolitan
Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pejabat Dishub DKI Disanksi Tak Dapat Tunjangan 2 Bulan

Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pejabat Dishub DKI Disanksi Tak Dapat Tunjangan 2 Bulan

Megapolitan
98.432 Pemudik Sudah Kembali ke Jakarta Naik Kereta Api via Stasiun Pasar Senen

98.432 Pemudik Sudah Kembali ke Jakarta Naik Kereta Api via Stasiun Pasar Senen

Megapolitan
Dishub DKI: 80 Persen Pemudik Sudah Pulang, Lalu Lintas Jakarta Mulai Padat

Dishub DKI: 80 Persen Pemudik Sudah Pulang, Lalu Lintas Jakarta Mulai Padat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke