Penipu Berkedok Utusan Presiden Jokowi Pakai Uang Korban untuk Foya-foya

"(Uang hasil penipuan dipakai buat) jalan-jalan ke luar kota," kata AH yang dihadirkan di konferensi pers di Mapolres Jakarta Barat, Selasa (31/8/2021).

AH mengaku tinggal seorang diri di rumah kontrakan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Rumah kontrakan itu dibayar Rp 50 juta per tahunnya.

"Bayarnya ya dari uang orangtua," kata AH.

Kepada orangtuanya, AH mengaku masih berkuliah di jurusan kedokteran. Sehingga, ia masih dikirimkan uang bulanan.

Padahal, ia telah berhenti berkuliah.

"Jadi dia memang sempat kuliah kedokteran tapi tidak selesai. Dia sempat ada masalah di kampusnya lalu keluar kemudian dia mau pindah kampus tapi akreditasi dari kampus lamanya tidak masuk ke kampus baru, jadi dia nggak lanjut kuliah," kata Kapolres Jakarta Barat Kombes Ady Widodo.

Namun, di KTP AH, tertulis bahwa profesinya adalah seorang dokter spesialis onkologi.

Usia di KTP milik AH juga ia palsukan. Sebenarnya ia berusia 29, namun ditulis 36 tahun.

Kini, AH disangkakan Pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.

Kronologi

AH ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan penyelidikan terkait laporan Fahri yang mengaku telah tertipu sebesar Rp 75 juta.

Fahri mulanya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada 14 Juli 2021.

Fahri mengemukakan, penipuan yang dialaminya itu bermula saat ia bertemu dengan pelaku di salah satu acara ulang tahun rekannya pada 10 Juni 2021.

Kepada Fahri, AH mengaku bekerja sebagai utusan Presiden Jokowi. Ia juga mengaku pernah digadang sebagai calon menteri kesehatan menggantikan Terawan yang kala itu menjabat.

"Bahkan AH juga mengirimkan bukti pengangkatannya sebagai utusan khusus Presiden yang ditandatangani oleh Pak Joko Widodo," ujar Fahri dalam keterangannya, Kamis (15/7/2021).

Setelah perkenalan itu, pemain film Koala Kumal itu kemudian mempercayai AH hingga keduanya berteman.

Tak beberapa lama, Fahri dimintai tolong oleh AH yang mengaku sedang ada masalah karena rekeningnya dibekukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"AH juga bilang saat ini sedang ada masalah di Kepolisian dan harus transfer uang sebesar Rp 450 juta secepatnya, sedangkan limit transfer per hari hanya Rp 250 juta," ucapnya.

Saat itu, Fahri mencoba membantu dengan meminjamkan uang Rp 75 juta karena dijanjikan akan segera diganti pada hari yang sama.

"Setelah ditransfer, AH menghilang dan sulit dihubungi. Ada data-data dan dua stempel, satu stempel utusan khusus Presiden, kedua stempel SDGs atau PBB. Kedua stempel akan saya jadikan bukti dalam proses hukum ini," ucap Fahri.