Menu Interpelasi di Santap Malam Gubernur Anies

Di saat rakyat butuh makan
Mereka asyik mengunyah aneka kudapan

Ketika lomba balap mobil listrik lebih diutamakan
Urusan perut rakyat tak perlu kau pikirkan

Menu interpelasi begitu kau takuti
Saat kami takut mati karena pandemi

Kubur kami telah amblas di Rorotan
Di rumah dinas kau bungkam suara keadilan

Dalam demokrasi, angka tidak sekedar menunjukkan sebuah kemenangan
Dalam kebenaran, angka bisa jadi sebuah sikap

PUISI Interpelasi ini saya buat secara spontan saat membaca berbagai kabar mengenai nasib hak interpelasi terkait rencana pelaksanaan lomba balap formula mobil listrik yang diajukan dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Niatan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengajukan hak interpelasi, dari sisi teknis ketentuan legal sudah mumpuni yakni di dukung lebih dari satu fraksi dan diusulkan lebih dari 15 anggota dewan. Anggota fraksi PDIP berjumlah 25 orang sedangkan PSI 8 orang.

Sebenarnya interpelasi adalah hak melekat yang dimiliki Dewan sehingga tidak perlu ditanggapi dengan ketakutan oleh eksekutif.

Dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 Bab VIII tentang Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD, interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Inisiatif untuk mengajukan hak interpelasi terhadap pelaksanaan gelaran lomba balap formula mobil listrik sebetulnya tidak mengada-ada, apalagi sekadar mencari panggung politik.

Pengeluaran biaya besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat.

Sejatinya rakyat yang telah membayar pajak, termasuk pengusaha, baik pengusaha kelas kakap atau pedagang pasar di Ibukota, adalah penyumbang pajak bagi APBD DKI. Belum lagi, sumber keuangan dari Pemerintah Pusat yang juga harus jelas peruntukkannya.

Berdasarkan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total sudah Rp 983 miliar yang dikucurkan. Di antaranya Rp 560 miliar digunakan untuk membayar commitment fee Formula E (Detik.com, 10 Agustus 2021).

Selain letak sirkuit belum diputuskan setelah dipindahkan dari rencana semula di Kawasan Monumen Nasional – itupun sudah mengorbankan penebangan ratusan pohon – studi kelayakan yang diminta BPK pun juga belum diberikan oleh Pemda DKI Jakarta.

Laporan Pemda DKI sebelumnya tidak memasukkan komponen commitment fee dalam perhitungan keuntungan penyelenggaran.

Evaluasi hasil studi secara analisa dampak lingkungan untuk menyesuaikan dengan dampak Covid-19 pun juga belum disiapkan.

Dalam situs resmi FIA Formula E mengenai jadwal sementara penyelenggaran ajang balapan di tahun 2022, nama Jakarta juga belum masuk dalam lokasi rangkaian ajang balapan tersebut. (Kompas.com, 10 Agustus 2021).

Jangan jumawa dan jangan lengah

Keseriusan PDI-P dan PSI dalam mengajukan hak interpelasi rencana penyelenggaraan lomba balap formula mobil listrik seharusnya dilihat sebagai langkah koreksi pihak legeslatif dengan berpijak pada kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilanda wabah.

Sungguh tidak pantas, di saat warga DKI Jakarta yang masih butuh berbagai program pemulihan ekonomi, Pemda DKI justru nekat menggelar kegiatan yang boros pembiayaan dan tingkat urgensinya sangat rendah.

Ibarat pertandingan tinju, kita sudah mengalami knock out (KO) tetapi oleh Anies Baswedan sudah diminta bertarung lagi di ring.

Akan lebih bijak, jika pendanaan untuk gelaran lomba balap formula mobil listrik dialihkan ke kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sosial dan ekonomi tinggi bagi masyarakat terdampak pandemi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, selama pandemi telah terjadi peningkatan angka pengangguran, terutama di rentang usia muda dan produktif.

Tingkat pengangguran terbuka usia 20–24 tahun, selama periode setahun dari Februari 2020 hingga Februari 2021, meningkat 3,36 persen menjadi 17,66 persen.

Di kisaran usia 25–29, melonjak 2,26 persen menjadi 9,27 persen. Sementara, di kisaran usia 30–34, naik 4,94 persen, di rentang 35–39 meningkat 3,74 persen, di usia 40–44 naik 3,55 persen, dan rentang usia 44–49 meningkat 3,27 persen (Kompas.com, 30 Agustus 2021).

Baca: BPS: Pandemi Bikin Banyak Anak Muda Jadi Pengangguran

Walaupun angka-angka tersebut di level nasional, tetapi juga mereflesikan dampak wabah di tingkat lokal termasuk DKI Jakarta.

Di saat tingkat serapan pekerjaan formal menurun selama wabah, maka pekerjaan di sektor informal dengan memadukan usaha rintisan berbasis teknologi yang digandrungi anak-anak muda sangat masif menguransi terjadinya angka pengangguran.

Harusnya segmen ini yang diperhatikan maksimal oleh Pemda DKI ketimbang hanya memberikan keuntungan ke pihak asing atau panitia penyelenggara lomba Formula E.

Menurunnya kasus positif harian Covid, semakin melandainya angka kematian dan anjloknya tingkat keterisian tempat tidur perawatan di rumah sakit (BOR) di DKI Jakarta harusnya tidak membuat gubernur dan jajarannya jumawa.

Gencarnya program vaksinasi di Ibukota tidak semata karena usaha dan kerja keras jajaran Pemda DKI saja tetapi juga peran serta kementerian, TNI, Polri dan berbagai institusi yang “mengeroyok” habis pelaksanaan vaksinasi di seantero Jakarta. Tiada hari tanpa vaksinasi di Jakarta.

Kecenderungan penurunaan kasus konfirmasi Covid di Jakarta tidak serta merta mengendorkan segala upaya pencegahan dan langkah antisipatif dari Pemda DKI.

Pembukaan kegiatan perekonomian dan pendidikan di Ibukota seperti beroperasinya pertokoan atau mal dengan kapasitas separuhnya dan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sejumlah institusi pendidikan harus disiapkan pula langkah kontingensi jika terjadi ledakan kasus kembali. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan tuntasnya pandemi ini.

Demikian juga dengan antisipasi dampak bergeliatnya wilayah aglomerasi Jakarta seperti Tanggerang, Bogor, Depok dan Bekasi yang sangat berpengaruh bagi Ibukota serta libur akhir tahun nanti, harusnya tidak membuat kendor dan lengah.

Walau bagaimanapun, Jakarta masih termasuk 10 daerah yang menyumbang kasus aktif Covid. Data Satgas Covid-19 hingga 29 Agustus 2021 masih menempatkan Jakarta sebagai provinsi nomor 7 terbesar dalam kontribusi angka kasus positif nasional (Kompas.com, 01/09/2021).

Santap malam dengan menu interpelasi

Harapan publik yang tidak setuju dengan gelaran lomba balap formula mobil listrik mulai membuncah begitu ada sikap kritis dari fraksi PDIP dan PSI yang akan mengajukan hak interpelasi.

Harapan akan ada tambahan dukungan dari fraksi-fraksi lain di DPRD DKI juga terus dinanti walau akhirnya menjadi pesimistis dengan ending acara santap malam yang diadakan di rumah dinas Gubernur DKI Anies Baswedan di Kawasan Menteng, Jakarta.

Seperti bersikap reaktif atas pengajuan hak interpelasi yang dilakukan para inisiator ke pimpinan DPRD DKI Jakarta pada Kamis 26 Agustus 2021 siang, maka malam harinya Gubernur DKI mengundang tujuh fraksi di DPRD DKI yang belum menentukan sikap untuk makan malam bersama.

Ketujuh fraksi tersebut adalah PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, dan PPP-PKB.

Santap malam itu tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga mengamankan rencana gelaran Formule E.  

Tujuh fraksi bersepakat bulat bahwa gelaran eventyang menelan anggaran hingga Rp 1 triliun itu merupakan salah satu cara mendongkrak ekonomi di Ibukota yang sedang terpuruk. 

Pokoknya lomba balap formula mobil listrik harus diadakan di Jakarta, tahun 2022. Titik. (Kompas.com, 28 Agustus 2021).

Baca: Rencana Interpelasi Formula E dan Langkah Anies Kumpulkan Pimpinan 7 Fraksi

So, kubu pendukung hak interpelasi hanya dua fraksi yaitu PDI-P dan PSI. Sementara, tujuh fraksi penolak interpelasi. Komposisi suaranya adalah 33 pendukung berbanding 72 penolak dari 105 anggota setelah Ketua Fraksi PKS wafat beberapa waktu lalu.

Perjalanan interpelasi sendiri butuh waktu karena harus dibahas di rapat paripurna yang harus dihadiri setengah jumlah anggota atau 50 persen plus 1 anggota.

Jika anggota DPRD DKI Jakarta sekarang berjumlah 105 orang maka setidaknya harus hadir 53 anggota dewan di rapat paripurna pembahasan interpelasi agar kuorum.

Rapat yang dinyatakan kuorum memberikan kesempatan bagi inisiator hak interpelasi untuk menyampaikan penjelasan lisan atas usulan hak interpelasi. Sementara fraksi-fraksi lain juga diberi kesempatan untuk menanggapi.

Soal apakah keputusan hak interpelasi disetujui atau tidak, nantinya akan diambil berdasarkan jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Jika suara terbanyak setuju terhadap interpelasi maka pimpinan DPRD akan memanggil Gubernur DKI untuk diminta hadir di rapat paripurna untuk menjelaskan program balap formula mobil listrik yang ngotot tetap akan digelar.

Di rapat ini, setiap anggota Dewan berhak mengajukan pertanyaan kepada Gubernur dan diakhir rapat interpelasi akan disimpulkan pandangan anggota Dewan. Kesimpulan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi pelaksanaan kebijakan Gubernur.

Interpelasi harusnya dihadapi dengan wajar

Melihat perjalanan hak interpelasi dan manuver yang dilakukan Gubernur DKI beserta sikap-sikap partai yang segendang sepenarian seharusnya interpelasi menjadi panggung bagi Anies untuk memaparkan keuntungan dari penyelenggaraan Formula E.

Gubernur Anies dengan kekuatan retorika dan paparannya, harusnya bisa menguraikan pentingnya lomba Formula E diadakan.

Bisa jadi para pengusul interpelasi dan warga yang kurang paham bisa mendapat pencerahan dari jawaban-jawaban yang diberikan Gubernur Anies.

Apalagi menurut Anies, ditunjuknya Jakarta sebagai tuan rumah gelaran balap mobil Formula E akan mengirim pesan kepada warga dunia bahwa masa depan transportasi adalah transportasi yang bebas emisi.

Anies juga pernah bilang, gelaran Formula E akan menggerakkan perekonomian Ibukota hingga Rp 1,2 triliun.

Balap Formula mobil listrik bukan sekedar kegiatan olahraga tetapi juga menjadi destinasi wisata yang akan menggerakkan perekonomian warga Jakarta di berbagai sektor (Kompas.com, 1 September 2021).

Baca: Formula E Jakarta: Untung di Mata Anies, Buntung Prediksi Para Pengusul Hak Interpelasi

Jika niatan gelaran lomba balap formula mobil listrik memang bertujuan mulia, seharusnya interpelasi diterima dan dihadapi dengan wajar.

Kalau benar, kenapa harus takut?