Usai Ditegur Kemendagri karena Tambah Syarat Adminduk, Pemprov DKI Kumpulkan Semua Kasudin Dukcapil

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mengumpulkan seluruh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) se-DKI Jakarta setelah mendapat teguran dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, seluruh kepala Sudin Dukcapil sudah diberikan pembinaan agar tidak lagi melakukan kesalahan prosedur kerja untuk layanan kependudukan.

"Kami telah melakukan evaluasi terkait hasil sidak yang dilakukan oleh tim Ditjen Dukcapil Kemendagri RI atas beberapa temuan di lapangan. Kami juga telah memanggil para Kasudin, Kasektor dan Kasatpel yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk yang bertugas di wilayah tempat sidak tersebut, untuk kami lakukan pembinaan sesuai aturan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (7/9/2021).

Budi mengatakan, Pemprov DKI sudah melakukan pembinaan kepada para kepala Sudin Dukcapil agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Dia juga meminta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta untuk turun ke kecamatan dan kelurahan seminggu ke depan untuk mengecek prosedur persyaratan layanan kependudukan yang tidak sesuai aturan.

"Setelah satu minggu melakukan evaluasi dan pembinaan tersebut, jika masih terdapat adanya syarat tambahan yang tidak sesuai dengan regulasi, maka masyarakat dapat menghubungi kontak pengaduan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Jika terbukti menyalahi aturan, maka petugas akan diberikan sanksi yang berat sesuai aturan berlaku," ujar dia.

Kontak pengaduan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta melalui WhatsApp pada nomor 081222250781.

Sebelumnya, Tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang menyamar sebagai masyarakat mendapatkan syarat administrasi kependudukan (adminduk) di DKI Jakarta ditambah syarat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penambahan syarat tersebut ditemukan di kantor kelurahan Gandaria Utara, Cipete Utara, Melawai di Jakarta Selatan.

Sedangkan di Jakarta Timur ada terdapat di kantor kelurahan Bambu Apus, Setu, Cilangkap, Ciracas, Cibubut dan Kelapa Dua Wetan.

"Hasil tim Dukcapil Menyamar mengungkapkan tambahan persyaratan sampai 23 jenis hanya untuk mengurus akta kematian," kata Zudan, Selasa.

Zudan kemudian meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menegur Kepala Sudin Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang dinilai tidak melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan aturan yang berlaku.