Kasus Covid-19 di Jabodetabek Bisa Melonjak Lagi karena Pembatasan Longgar dan Pelacakan Kontak Lemah

Ia menyinggung dua sebab, yaitu pembatasan yang longgar serta pelacakan kontak erat yang sangat lemah.

Soal pembatasan yang longgar, menurut Miko, hal ini dengan sendirinya akan berakibat pada peningkatan kasus Covid-19 karena interaksi antarwarga ikut meningkat.

"Pastilah akan melonjak lagi," kata Miko ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (7/9/2021).

Miko menerangkan bahwa laju penularan wabah (R0) di mana pun punya rumus baku, termasuk kecepatan penularan Covid-19.

Hal itu dipengaruhi oleh kombinasi antara probabilitas penularan harian (p=probability) dikalikan dengan jumlah kontak antarwarga (c=contact) dan dikalikan lagi dengan durasi (d=duration).

"Probabilitas penularan memang sekarang sedang menurun, tapi c-nya (kontak antarwarga meningkat, seiring pelonggaran PPKM). Probabilitas penularan turun tapi kalau tingkat kontak antarwarga ditinggikan, ya otomatis akan meningkat lagi kasusnya," jelasnya.

Miko menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak melonggarkan PPKM apabila tidak sanggup melakukan tes dan pelacakan kontak erat sesuai standar.

Di Jabodetabek, terlebih di Jakarta, jumlah tes PCR yang dilakukan memang relatif memadai. Akan tetapi, rasio tes dan pelacakan kontak erat amat buruk.

Pemprov DKI Jakarta mengklaim bahwa rasio tes-lacak mereka di kisaran 1 banding 6-7. Artinya, dari 1 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, ada 6-7 kontak erat yang ditindaklanjuti dengan tes PCR.

Bagaimana dengan Bodetabek?

Di Depok saja, misalnya, ketika level PPKM diturunkan dari 4 ke 3, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa rasio tes lacak hanya membaik dari kisaran 1 banding 1,8 menjadi 1 banding 2,2.

Rasio tes-lacak di Jakarta saja terbilang jauh dari cukup.

Hasil survei serologi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI beberapa bulan lalu menunjukkan, sekitar 90 persen kasus Covid-19 di Ibu Kota tidak terlacak/terdeteksi.

"Pelacakan kontak, untuk 1 kasus, minimal bisa dilacak 10-15," terang Miko.

"Kalau itu sudah terstandar, baru turun level sesuai temuan kasus yang ditemukan di setiap kabupaten dan kota. Kalau tidak gitu, turun levelnya berdasarkan tes dan lacak yang tidak standar, maka bahaya besar," sebutnya.