Penjelasan Wagub DKI Sulit Tuntaskan 2,5 Warga Jakarta yang Belum Divaksin

Selain itu, kata Riza, banyak warga yang sudah divaksinasi sehingga cukup sulit untuk mencari siapa yang belum menjalani vaksinasi.

"Karena memang sudah hampir mendekati selesai (seluruh warga divaksin), sehingga (harus) menyusur yang terserak-serak," ujar Riza saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Namun, Pemprov DKI Jakarta tidak tinggal diam. Riza menyebut aparat tingkat kelurahan hingga RT/Rw turun menjemput bola untuk memastikan seluruh warga sudah tervaksinasi.

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berharap kesadaran warga untuk mau divaksin bisa meningkat agar tercipta herd immunity di masa pandemi Covid-19.

"Kita ingin ada kesadaran dari seluruh warga untuk mendapatkan vaksin," tutur dia.

Terkait sanksi mereka yang enggan divaksin, Riza menjelaskan, sudah diatur dalam Perda 2 Tahun 2020, yaitu sanksi denda pidana Rp 5 juta.

Namun Riza menyebut Pemprov DKI akan melakukan pendekatan lebih preventif seperti larangan masuk mal dan larangan menggunakan kendaraan umum jika belum divaksinasi.

"Semua harus pakai (sertifikat) vaksin, semua harus ada ya, kalau tidak punya sertifikat tidak bisa masuk," kata dia.

Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ngabila Salama sebelumnya mengaku kebingungan untuk melakukan vaksinasi kepada 2,5 juta warga ber-KTP DKI Jakarta yang belum divaksinasi.

"Masih ada 2,5 juta orang DKI yang enggak tau ngumpet di mana ini belum divaksin, saya juga bingung ini," kata Ngabila dalam acara diskusi virtual, Selasa (14/9/2021).

Menurut Ngabila, 2,5 juta orang tersebut memiliki banyak kemungkinan belum mendapatkan vaksinasi.

Mereka bisa jadi merupakan penyintas Covid-19 yang masih dalam masa tenggat 3 bulan sebelum diizinkan menjalani vaksinasi.

"Lalu juga dia takut nggak mau divaksin, merasa vaksin itu nggak manjur, merasa vaksin itu nanti ada efek samping, merasa pengen merek-merek tertentu," ujar Ngabila.

Selain masalah di atas, Ngabila berujar, masalah data kependudukan bisa menjadi salah satu penyebab angka 2,5 juta ini tak kunjung berkurang.

"Karena bisa jadi sebenarnya orangnya sudah pindah tapi masih kependudukan di DKI," ujar dia.

Ngabila masih menyayangkan mereka yang enggan divaksin karena pilih-pilih merek vaksin yang tersedia.

Padahal saat ini di DKI Jakarta sudah tersedia empat vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gratis, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer dan Moderna.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga seringkali mengkampanyekan merek vaksin yang tersedia di depan mata adalah vaksin yang terbaik yang digunakan saat ini.

"Tidak ada alasan lagi untuk tidak divaksin, sudah ada Pfizer untuk komorbid berat, sudah ada Moderna untuk gangguan imun yang diharapkan lebih aman," kata dia.

Data vaksinasi Covid-19 di Jakarta per 15 September 2021 sudah mencapai 10.143.670 untuk dosis pertama.

Dari jumlah tersebut, 63 persen merupakan warga ber-KPT DKI Jakarta, sedangkan 37 persen warga ber-KTP non DKI Jakarta.

Untuk dosis kedua sudah terlaksana untuk 7.115.084 orang dengan rincian 64 persen KTP DKI Jakarta dan 36 persen ber-KTP non DKI Jakarta.