Jokowi hingga Anies Divonis Bersalah atas Polusi Udara, Sebuah Kemenangan Warga Negara

"Ini adalah sebuah kemenangan warga negara yang gugatannya diterima dan membuktikan bahwa tergugat, Presiden hingga Gubernur DKI jakarta, melakukan perbuatan melawan hukum," kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu kepada Kompas.com, Sabtu (18/9/2021).

Bondan mengatakan, kemenangan ini adalah kemenangan bersama yang perlu dirayakan bersama. Masyarakat kini sudah selangkah lebih maju untuk mewujudkan udara bersih bagi anak cucu di masa mendatang.

"Banyak yang harus dilakukan oleh pihak tergugat dalam hal pengendalian pencemaran udara. Ini lah kerja bersama sesungguhnya dimana kita harus pantau bersama dan pastikan bahwa itu dilaksanakan oleh pihak tergugat," kata Bondan.

Bondan pun mengingatkan pada para tergugat, bahwa gugatan ini bukan lah untuk meminta ganti rugi, melainkan meminta agar para tergugat melaksanakan tugas dan kewajibannya melindung masyarakat dari bahaya polusi udara.

Untuk itu diharapkan tidak ada upaya banding yang akan diambil oleh pihak tergugat mengingat gugatan ini hanyalah permohonan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya.

"Ingat di persidangan sudah dibuktikan bahwa pihak tergugat gagal melakukan itu," kata Bondan.

Putusan soal polusi udara ini berawal dari gugatan 32 warga yang diajukan ke PN Jakpus pada 4 Juli 2019 lalu.

Pada Kamis (16/9/2021), majelis hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan warga tersebut sekaligus memvonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di ibu kota.

Kelimanya yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat sudah mengetahui bahwa udara di DKI Jakarta tercemar selama bertahun-tahun.

Namun para pemangku kepentingan tidak banyak mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki hal itu.

Majelis hakim pun menghukum kelima pejabat tersebut melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pihaknya tidak akan mengajukan banding dan siap melaksanakan perintah hakim demi udara Jakarta yang lebih baik.

Sementara Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, Presiden Jokowi masih menunggu hasil kajian KLHK untuk merespons putusan majelis hakim.