Menyoal Formula-E Rasa Pinjol

NASIB teman saya begitu mengenaskan di masa pandemi ini: terkena PHK, tak ada tabungan, cicilan kendaraan roda duanya belum selesa, plus rumah masih ngontrak. Istrinya tidak bekerja. Anaknya dua masih balita.

Untuk mengatasi kebutuhan jangka pendek, teman saya memutuskan meminjam uang dari pinjaman online (pinjol). Tanpa syarat yang njelimet, uang dapat segera cair.

Namun, teman saya lupa kalau bunga pinjol sangat keterlaluan tingginya. Pinjam Rp 5.000.000. Jangka waktu pengembalian 3 bulan. Total uang yang harus dikembalikan Rp 15 juta.

Luar biasa gila. Teman saya kapok bukan main. kemudahan syarat harus dibayar dengan bunga yang mencekik.

Kegilan ini mirip-mirip dengan kegigihan Pemerintahan Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta untuk tetap menggelar lomba balap mobil listrik Formula-E di tengah pro kontra bahkan di tengah pandemi yang masih menghantui. 

Di kelas-kelas perkuliahan, saya selalu mengajak mahasiswa untuk memahami pengelolaan pemerintahan daerah dengan analogi pengelolaan rumah tangga.

Ekonomi rumah tangga akan baik-baik saja jika kepala rumah tangga bisa mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

Sejumlah ahli keuangan setidaknya memberikan tips, 25 persen penghasilan tiap bulan disisihkan untuk ditabung. Jangan lupa juga 2,5 persen untuk investasi akhirat.

Menolong kerabat yang terjerat pinjol atau membantu membeli dagangan mahasiswa termasuk pula investasi akhirat.

Menolong kawan yang terjerat pinjol tanpa ada kesanggupan lagi membayar, membantu mahasiswa yang kesulitan hidup atau menolong kerabat yang sedang sepi dagangannya adalah termasuk investasi akhirat ini.

Segala cara harus kita lakukan agar biaya pendidikan anak-anak, kebutuhan hidup bulanan, iuran di tempat kita tinggal, rekreasi, serta asuransi kesehatan bisa tertutupi.

Kalau bisa, kepala keluarga harus mencari sumber pendapatan lain agar kehidupan di masa depan yang tidak bisa kita prediksikan bisa dipersiapkan dengan baik.

Ketika ada mahasiswa bertanya soal kengototan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggelar Formula-E di saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI direfocusing untuk penanggulangan Covid, segala analogi saya mengenai manajemen pengelolaan pemerintahan daerah dengan manajemen rumah tangga menjadi ambyar.

Saya tidak mengerti apa alasan Anies Baswedan untuk tetap mengadakan Formula-E dengan segala kontroversinya.

Commitmen fee serasa Pinjol

Berdasarkan laporan penyelenggaraan Formula-E yang diberikan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Anies Baswedan disebutkan, ada biaya commitment fee selama lima tahun rencana penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 2,3 triliun.

Pemrov harus memastikan pengalokasian anggaran pembayaran commitment fee lima tahun berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani bersama Formula-E Operation (FEO).

Bila kewajiban tersebut tidak bisa dibayar, Pemrov DKI dianggap melakukan wanprestasi dan dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapore (Kompas.com, 13 September 2021).

Sejak 2019 hingga 2024, Pemrov DKI sudah harus mencicil antara 20 juta hingga 29,282 juta poundsterling saban tahun.

Dari titik ini, mereka yang pernah belajar atau kuliah di fakultas hukum akan paham bahwa perjanjian yang dibuat Pemrov DKI dengan FEO sangat timpang dan terkesan berat sebelah. Ini mirip Pinjol. Pemrov DKI begitu didikte dan diatur secara sepihak dengan aturan yang merugikan Pemprov.

Lebih menarik lagi temuan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta yang mendapatkan besaran commitment fee yang “njomplang” antara Montreal, Kanada, dengan Jakarta.

Sama-sama berminat menjadi tuan rumah Formula-E, Montreal hanya menbayar Rp 18,7 miliar atau cukup 5 persen dari commitment fee yang dibayarkan Pemrov DKI (Kompas.com, 16 September 2021).

Masih dari temuan PSI, sejumlah kota besar di Amerika Serikat malah tidak dikenakan biaya commitment fee. Kota Roma di Italia juga bebas dari kewajiban pembayaran commitment fee hingga penyelenggaraan Formula-E tahun 2025.

Seperti menepis keraguan berbagai kalangan terhadap pembiayaan Formula-E, Wakil Gubernur DKI Ahmad Reza Patria mengatakan pelunasan biaya commitment fee akan melibatkan swasta.

Artinya, pembayaran commitment fee senilai Rp 2,3 triliun untuk lima tahun pemyelenggaraan tidak hanya dibebankan ke APBD DKI saja (Kompas.com, 14 September 2021).

Seperti sudah memperkirakan hitung-hitungan waktu antara berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2022 dengan durasi kewajiban pelunasan commitment fee, Ahmad Reza Patria menjelaskan, sisa pembayaran tidak harus dilakukan di sisa periode kepemimpinan Anies Baswedan.

Dengan demikian, Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo nantinya akan “menanggung” beban sisa pembayaran commitment fee selama dua tahun hingga terpilihnya kepala daerah definitif hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2024.

Padahal dalam kamus baku mengenai kepemimpinan yang berhasil dan efektif adalah kepemimpinan yang meninggalkan legacy yang bisa dijadikan role model bagi generasi mendatang.

Seorang leader harus bisa memberikan inspirasi dan motivasi, terbuka atas ide dan gagasan baru, bisa memberdayakan warga yang dipimpinnya, memiliki integritas, cakap dalam berkomunikasi serta mampu melihat terlebih dahulu ketimbang orang lain atau visioner. Tentu legacy-nya bukan warisan beban utang yang menggunung.

Bangkitkan kewirausahaan anak muda

Di tengah kabar gelaran Formula-E ditinggalkan oleh pabrikan otomotif ternama seperti BMW, Audi dan Mercedes, pamor kehebatan Formula-E menjadi kian meredup.

Seorang sahabat saya yang menggandrungi olahraga otomotif mengaku, minat pecinta balapan akan “lari” ke arena balapan lain. Formula-E nantinya hanyalah ajang balap “unyu-unyu” karena tidak sedahsyat balapan formula yang lain.

Dengan besaran angka pembayaran commitment fee Formula-E yang mencapai Rp 2,3 triliun, saya hanya bisa membatin andai biaya tersebut digunakan untuk membangkitkan gairah anak muda dalam berwirausaha.

Jika dengan angka Rp 25 juta bisa membangkitkan usaha kreatif satu anak muda di Jakarta maka commitment fee Rp 2,3 triliun bisa melahirkan 92 ribu wirausahawan muda Ibukota.

Ada anak muda yang bisa mengembangkan bengkel modifikasi motor, membuka pet shop dan grooming hewan, mendirikan usaha catering makanan vegetarian, cuci kendaraan panggilan, laundry, kedai kopi, salon kecantikan dan lain-lain.

Sinergitas antara beragam bisnis dengan pemasaran online akan menjadikan usaha anak-anak muda memiliki prospek yang menjanjikan.

Andai dengan pagu pinjaman modal Rp 25 juta - tanpa bunga atau berbunga sangat rendah - yang dikembalikan dengan waktu tertentu serta selanjutnya digulirkan untuk wirausahawan muda lainnya, pasti akan sangat membantu mengatasi pengangguran di Jakarta.

Apalagi dampak pandemi begitu memukul semua sendi perekonomian termasuk pemutusan hubungan kerja di mana-mana.

Data Badan Pusat Statisitik (BPS) 5 November 2020 menunjukkan, Jakarta memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di tanah air yakni 10,95 persen. Jauh di atas angka nasional untuk tingkat pengangguran terbuka yang 7,07 persen.

Jakarta memiliki 5 kotamadya, 1 kabupaten, 44 kecamatan yang mencakup 267 kelurahan. Dengan kehadiran 92 ribu wirausahawan muda per-gelombang peminjaman maka strategi ini bisa mengubah mindset kaum rebahan – istilah untuk anak muda selama pandemi – untuk bangkit dari pandemi.

Dari setiap kelurahan di Jakarta akan lahir 344 wirausahawan muda di setiap gelombang peminjaman dana bergulir.

Anugerah terindah saat ini berupa landainya angka penyebaran Covid serta semakin gencarnya vaksinasi di Ibukota – seperti yang kerap dibangga-banggakan oleh Anies Baswedan – harusnya menjadi titik balik untuk membangkitkan perekonomian di tingkat bawah.

Antisipasi terjadinya rebound pasca-melandainya pandemi di seluruh aktvitas kehidupan seperti pariwisata, perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya sebaiknya dijadikan pilihan ketimbang gelaran Formula-E yang hanya menguntungkan pihak asing semata.

Interpelasi tidak perlu dicemaskan

Pengajuan hak interpelasi yang dimotori fraksi PDI Perjuangan dan PSI di DPRD DKI Jakarta seharusnya juga tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh Anies Baswedan.

Pertama, secara teknis hal tersebut sulit terjadi mengingat lebih banyak jumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang berpihak pada kebijakan Anies dalam menggelar Formula-E.

Jumlah kursi Fraksi PDI Perjuangan dan PSI di DPRD DKI hanya 33 orang. Sementara, fraksi pendukung Anies 72 orang. Terang benderang, rapat paripurna untuk disetujuinya penggunaan hak interpelasi sulit dibuka.

Butuh kehadiran 53 anggota DPRD di rapat paripurna. Mudah saja memboikot kuorum. Fraksi-fraksi pendukung Anies tinggal memerintahkan sejumlah anggotanya untuk bolos agar kuorum tidak tercapai.  

Dengan demikian, sampai kapan pun rapat paripurna tidak akan pernah kourum.  Hak interpelasi Formula-E tak akan pernah bisa diwujudkan.  

Kedua, interpelasi sebetulnya bisa menjadi momentum bagi Anies untuk menjelaskan urgensi dan signifikansinya diadakan Formula-E di tengah pandemi.

Jika Anies bisa menggunakan penjelasan yang runtun dan runut seperti dosen menjelaskan mata perkuliahan yang sulit dipahami para mahasiswa di ruang kelas, niscaya warga Jakarta akan paham maksud diadakannya Formula-E yang berbiaya mahal.

Hanya sebuah keajaiban, interpelasi Formula-E bisa terwujud. Menunggu kembalinya nurani ke-72 anggota Dewan yang menjadi pembela gigih kebijakan yang memboroskan uang rakyat seperti menunggu godot.

Atau bisa jadi, sandera politik membuat kelindan kepentingan menumpulkan nurani?

Saya akhirnya bisa mengerti kenapa Soekarno pernah berujar, “Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.”