Singgung Normalisasi Sungai di Jakarta, Komisi D: Enggak Jalan, padahal Kementerian PUPR Sudah Uber Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyayangkan kinerja Pemprov DKI Jakarta untuk membebaskan lahan terdampak proyek normalisasi sungai Ciliwung yang tidak ada kemajuan.

Dia mengatakan, lahan tersebut sudah ditunggu jauh hari oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) agar normalisasi bisa segera dilakukan.

"Sekarang ini kan enggak jalan-jalan normalisasi, (Kementerian) PUPR sudah uber-uber terus kapan kita bisa mulai pekerjaan (normalisasi)," kata Ida saat dihubungi melalui telepon, Kamis (7/10/2021).

Ida menjelaskan, dalam rapat Komisi D, Dinas SDA DKI Jakarta tidak menyebutkan progres pembebasan lahan yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ida menilai, dalam normalisasi inilah diperlukan sosok tegas seorang pemimpin seperti yang dilakukan di masa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kita ini butuh sosok yang tegas dan berani. Karena kita zaman Pak Ahok sudah ada beberapa titik yang berhasil diselesaikan untuk berbicara mengurangi banjir," ujar dia.

Agar proses normalisasi berjalan, Politikus PDI-Perjuangan ini meminta Pemprov DKI Jakarta berani mengambil sikap untuk membebaskan lahan terdampak proyek normalisasi.

"Saya mendorong Pemda DKI untuk berani mengambil kebijakan, mengambil keputusan untuk menyelesaikan satu pekerjaan besar yang menjadi impian warga DKI Jakarta," ujar Ida.

Dia juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak sibuk dengan program seremonial yang tidak berdampak besar pada pengendalian banjir Jakarta.

Salah satunya adalah program gerebek lumpur yang dinilai Ida sebagai program pemeliharaan rutin yang dikemas mewah oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau bicara gerebek lumpur saya katakan cuma mencari sensasi saja ini," tutur dia.